Monopoli Terselubung Pengiriman Daging Babi, NKV Jadi Tantangan bagi UMKM
DENPASAR - Melonjaknya harga babi membuat pemotong babi dan pelaku UMKM yang berbasis daging babi mengeluh, untuk mengatasi hal ini Dr. Wayan Sunada selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menginisiasi pertemuan antara 3 asosisasi.
Asosisasi peternak babi (GUPBI), asosisasi pelaku pengiriman babi antar pulau dan asosiasi pemotong babi. Asosiasi ini akan diajak rembuk bareng menemukan jalan tengah dari situasi polemik yang terjadi.
Berita sebelumnya klik untuk link :
1. Pengiriman Babi Keluar Bali, Pelaku Usaha Menjerit Harga Gila - gilaan
2. Mahalnya Harga Daging Babi di Bali, Pemerintah Dinilai Belum Berikan Solusi
3. Harga Babi Naik, Asosiasi dan Pemerintah Berupaya Temukan Jalan Tengah
Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menjelaskan bahwa akan mencarikan jalan tengah agar tidak saling menyalahkan terkait harga babi.
Ia juga menuturkan saat harga babi anjlok peternak dan pelaku pengiriman daging babi mengeluh dan menekan pihak pemerintah agar memberikan solusi. Saat ini harga tinggi yang mengeluh adalah asosisasi pemotong babi.
"Pihak pemerintah (Distanpangan) memfasilitasi bagaimana caranya supaya ke 3 asosiasi ini akur, rencananya kita akan membuat kesepakatan terkait pengiriman dan harga , "ucapnya, Selasa (03/12/2024).
Menemui Putu Ria Wijayanti selaku perwakilan asosiasi pengiriman daging babi menekankan keinginannya agar peternak tetap dapat eksis di Bali dalam setiap gempuran harga yang ada.
Ia berharap agar UMKM dapat ikut serta dalam pengiriman daging babi keluar daerah dalam bentuk potongan.
"Selama ini izin pengiriman daging frozen biasanya hanya terpusat pada suatu perusahaan besar saja, " ucapnya.
Itu pun dengan ketentuan uji Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang menyulitkan para pelaku usaha kecil yang bergerak dibidang pemotongan.
Monopoli terselubung inilah yang menjadikan momok tidak dapatnya keleluasaan para peternak dan tukang potong dapat bersinergi dalam memenuhi kebutuhan penjualannya.
"Bila pemerintah ingin membantu, sebaiknya memfasilitasi UMKM agar bisa mengakses NKV dengan mudah, " harapnya.
Dengan itu daya serap daging di Bali saat menurun sehingga menyebabkan harga tinggi para pelaku UMKM ini bisa mengakses pasar lainnya di luar negeri maupun domestik.
Dalam daya saing juga Putu Ria mengharapkan peran pemerintah untuk melindungi pengusaha dan UMKM yang ada di Bali dari gempuran investor luar.
"Saya juga berharap ada pertemuan lagi sehingga kita sama - sama melindungi baik peternak lokal dan pemotong lokal dilindungi oleh pemerintah sehingga tidak kalah saing dengan investor luar sehingga perekonomian masyarakat Bali bisa terangkat tidak hanya dari pariwisata saja tetapi juga dari peternakan dan perdagangan daging babi , "pungkasnya.
Menanyakan hal itu kepada Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada berjanji akan bersurat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, untuk membatasi dan meniadakan impor daging babi.
Untuk UMKM terkait NKV dirinya mengatakan sedang melakukan pembinaan.
"Ada dari Bali yang sudah mengirimkan keluar, itu sudah sesuai dengan SOP"
Ditanya soal pembinaan apakah sulit, dirinya mengatakan akan membina soal NKV ini.
"Tidak sulit, kami akan lakukan pembinaan, " pungkasnya. (Ray)
