BTID Pastikan Koordinasi Matang dalam Pelepasan Pelampung di KEK Kura Kura Bali

DENPASAR - PT Bali Turtle Island Development (BTID) menegaskan bahwa pihaknya tidak ingkar janji terkait pengangkatan pelampung di laguna Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali, 3 Maret 2025.

Proses pelepasan ini dilakukan melalui koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kelancaran proyek pembangunan marina internasional.

Pada Senin (3/3), BTID akhirnya melepas pelampung setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (PSDKP-KKP). 

Pelepasan ini dilakukan sejalan dengan pemasangan tanda peringatan proyek yang dijadwalkan pada Kamis (6/3).

Keputusan Berdasarkan Kesepakatan Multi-Pihak

Keputusan pelepasan pelampung dan pemasangan tanda peringatan ini diambil dalam pertemuan yang dihadiri oleh berbagai instansi terkait, termasuk Badan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) KKP, Direktorat Jenderal PSDKP-KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Satpol PP, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kepala Administratur KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Kepala Kelurahan Serangan, serta Ketua LPM Kelurahan Serangan.

Meskipun pelampung telah dilepas, seluruh pihak menegaskan bahwa masyarakat tetap harus mematuhi peraturan yang berlaku. DKP, PSDKP, dan BPSPL KKP juga merekomendasikan agar BTID segera memasang papan pemberitahuan terkait proyek yang sedang berlangsung di area perairan tersebut.

Satpol PP dan PSDKP-KKP berkomitmen untuk terus mendampingi BTID dalam pengamanan wilayah hingga pemasangan tanda peringatan pada Kamis (6/3). Selain itu, instansi terkait akan berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat agar memahami aktivitas yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sesuai peraturan daerah.

Koordinasi Intensif dengan Berbagai Pihak

Sejak pertemuan pada 30 Januari, BTID telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk PSDKP KKP Bali, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Bali, serta Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Selain itu, BTID juga berkomunikasi dengan Jro Bendesa Adat Serangan, Lurah Serangan beserta jajarannya, Ketua LPM, serta Kepala Lingkungan dari enam Banjar dan satu Kampung Bugis.

Keseriusan BTID dalam menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat juga dibuktikan melalui inisiatif menemui 10 dari 13 kelompok nelayan, yang mewakili sekitar 400 nelayan pesisir, laut lepas, terumbu karang, dan rumput laut. 

Dari diskusi yang berlangsung, perwakilan nelayan dan tujuh Kepala Lingkungan memahami bahwa pemasangan pelampung ini bersifat sementara dan bertujuan untuk keselamatan selama konstruksi Marina Internasional.

Perwakilan nelayan Serangan juga menegaskan bahwa mereka tetap memiliki akses ke sebagian besar dari total 20 km garis pantai Pulau Serangan, termasuk area KEK. 

Dari data yang dikumpulkan, hanya sekitar delapan dari 400 nelayan yang tercatat pernah menjaring di area konstruksi marina pada musim tertentu.

BTID berkomitmen untuk terus menjaga komunikasi dengan masyarakat, terutama dalam pengaturan akses saat ada pekerjaan konstruksi atau pemeliharaan di perairan sekitar KEK Kura Kura Bali.

Tentang Kura Kura Bali

Kura Kura Bali adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Pariwisata Berkualitas dan Industri Kreatif, yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia pada April 2023. Dikelola oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) sebagai Master Developer, kawasan ini memiliki luas 498 hektare dan berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas.

Mengusung konsep modern yang selaras dengan budaya Bali, Kura Kura Bali berfokus pada pengembangan gaya hidup marina, komunitas berbasis pengetahuan, dan peningkatan kualitas hidup secara holistik. 

Dengan perencanaan matang yang menghormati tradisi, kawasan ini bertujuan menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi komunitas lokal dan global. (Tim)