Koster Tegaskan Bali Harus Jadi Aktor Utama International Financial Center

Koster Dorong Pemprov dan BUMD Terlibat Strategis dalam Pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemerintah Provinsi Bali tidak ingin hanya menjadi tuan rumah bagi investasi berskala global. Dalam rencana pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) atau International Financial Center di Bali, pemerintah daerah bersama badan usaha milik daerah (BUMD) harus mendapat peran strategis agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bali.

Pernyataan tersebut disampaikan Koster di sela pelaksanaan Indonesia International Conference (IIC) 2026 di Sanur, Denpasar, Kamis (16/7/2026).

Menurut Koster, pembangunan pusat keuangan internasional tidak boleh hanya berorientasi pada masuknya investasi asing. Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam tata kelola kawasan, pengembangan ekosistem ekonomi, hingga penguatan sektor usaha lokal agar tercipta pemerataan manfaat ekonomi.

"Kami berharap pemerintah daerah dan badan usahanya dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan kawasan ini sehingga nilai tambah ekonomi tidak hanya tercipta bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali," tegas Gubernur Bali Wayan Koster.

Saat ini, pembentukan PFII masih berada pada tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah pusat. Rancangan undang-undang yang akan menjadi dasar hukum kawasan tersebut tengah difinalisasi sebagai landasan pengembangan pusat keuangan berstandar internasional di Indonesia.

Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali akan menunggu selesainya regulasi nasional sebelum menyusun aturan turunan di tingkat daerah. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga implementasi proyek dapat berjalan efektif.

Di sisi lain, pemerintah pusat terus mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali sebagai salah satu lokasi utama pengembangan sektor jasa keuangan internasional. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat investasi global yang mengintegrasikan layanan keuangan, teknologi, bisnis, dan ekonomi digital dalam satu ekosistem modern.

PFII sendiri dirancang sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengadopsi konsep Dubai International Financial Centre (DIFC). Model tersebut dinilai berhasil membangun pusat keuangan global melalui kepastian hukum, tata kelola yang kompetitif, regulasi yang adaptif, serta berbagai insentif investasi yang mampu menarik lembaga keuangan internasional.

Apabila terealisasi, PFII diharapkan menjadi pintu masuk investasi global ke Indonesia sekaligus memperkuat sektor jasa keuangan nasional, memperdalam pasar modal domestik, meningkatkan arus investasi asing, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Bagi Bali, kehadiran International Financial Center membuka peluang besar untuk melakukan transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Namun, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan keberhasilan proyek tersebut tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, melainkan juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan peran BUMD, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Dengan potensi investasi mencapai miliaran dolar Amerika Serikat dalam jangka panjang, PFII diperkirakan menjadi salah satu proyek transformasi ekonomi terbesar di Indonesia. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting agar Bali tidak sekadar menjadi lokasi investasi, tetapi tampil sebagai pemain utama dalam ekosistem pusat keuangan internasional Indonesia.

Editor - Ray