Sinergi untuk akselerasi, Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali gelar rapat koordinasi di KEK Kura Kura Bali
Denpasar, 4 Juni 2025 – Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali bersama Sekretariat KEK Provinsi Bali menggelar rapat akselerasi di UID Bali Campus, KEK Kura Kura Bali, Rabu (4/6). Rapat ini turut dihadiri para anggota dewan, perwakilan Sekretariat KEK Provinsi Bali, serta pengelola dari dua kawasan—KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan, sekaligus memperdalam pemahaman terhadap perkembangan kawasan dan tantangan implementasi di lapangan guna menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Selain itu, diskusi juga membahas sejumlah isu strategis dalam pelaksanaan kedua KEK di Bali.
“Harapannya, kedua KEK ini dapat menciptakan pusat-pusat ekonomi baru tanpa mengganggu kawasan lindung yang perlu kita jaga dan lestarikan bersama. Jangan sampai mengganggu ekosistem, karena keseimbangan alam, manusia, dan budaya adalah hal yang harus tetap dijaga dalam pembangunan Bali ke depan,” ujar Dr. Luh Ayu Aryani selaku Wakil Ketua Sekretariat Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali.
Dalam sesi paparan, masing-masing pengelola menyampaikan perkembangan terkini kawasan, di antaranya capaian realisasi investasi, penyerapan tenaga kerja, serta kegiatan-kegiatan yang telah maupun akan berjalan dalam waktu dekat. Selain itu, peserta juga turut mengidentifikasi sejumlah kondisi faktual di lapangan, terutama mengenai kekosongan atau ketidaksesuaian regulasi teknis yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, untuk menyikapi isu-isu strategis terkait perizinan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, I Ketut Sukra Negara, S.Sos., M.Si., menyampaikan perlunya diskusi lebih lanjut terkait isu perizinan yang telah dipaparkan. “Isu-isu ini akan disampaikan kepada ketua tim, dan tentu akan dibahas dengan tim internal kami di Pemerintah Provinsi Bali,” tegasnya.
Dr. I Made Rentin, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, meminta agar diadakannya diskusi lebih lanjut dengan kementerian untuk menanggapi isu regulasi yang ada. “Cari waktu kita duduk bersama lintas sektor, termasuk kementerian. Ibarat kepala dilepas, ekor masih dipegang. Ini terjadi sekarang,” ujarnya.
Para pengelola KEK menyampaikan isu-isu strategis lainnya dengan harapan agar menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Sehingga dapat menghadirkan solusi regulatif dan administratif yang konkret guna mempercepat pembangunan dan operasionalisasi kedua KEK dapat berlangsung secara maksimal.
Pertemuan ini memperkuat posisi KEK Sanur dan KEK Kura Kura Bali sebagai implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali yang mendorong pertumbuhan melalui sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pariwisata berkualitas, dan industri kreatif berbasis budaya. Sinergi antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci agar KEK dapat tumbuh serta berdampak bagi kemajuan ekonomi di Bali. (Tim)
