GREAT Institute: Negara Harus Hadir Bangun Fondasi Industri dan Ketahanan Pangan
PONTIANAK – Model pembangunan ekonomi yang selama ini lebih bertumpu pada mekanisme pasar dinilai belum mampu menjawab persoalan ketimpangan pembangunan dan rendahnya produktivitas nasional. Karena itu, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai memperkuat peran negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam kegiatan Magang Komunikasi Pembangunan yang digelar Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti puluhan kreator konten muda dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Menurut Teguh, pendekatan ekonomi yang sepenuhnya bergantung pada pasar atau market-driven economy memiliki sejumlah keterbatasan. Meskipun mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan investasi, mekanisme pasar tidak selalu tertarik masuk ke sektor-sektor strategis yang membutuhkan investasi besar dan jangka panjang.
"Pasar tidak selalu mau masuk ke sektor hulu, pangan, energi, hilirisasi mineral, maupun pembangunan konektivitas di wilayah terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan," ujarnya.
Ia menjelaskan, perhatian terhadap ketimpangan pembangunan sebenarnya telah lama menjadi fokus Prabowo Subianto. Gagasan tersebut bahkan tertuang dalam buku Paradoks Pembangunan yang ditulis Prabowo pada 2017.
Sebagai upaya mengatasi kelemahan pendekatan berbasis pasar, pemerintah saat ini dinilai mulai menerapkan konsep state-driven economy atau ekonomi yang didorong oleh peran aktif negara. Kebijakan hilirisasi industri, pengendalian ekspor komoditas tertentu, program makan bergizi, penguatan sektor pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi desa menjadi contoh implementasi pendekatan tersebut.
Teguh menyebut konsep tersebut juga dapat dipahami sebagai strategic state intervention atau intervensi strategis negara. Dalam skema ini, negara berperan sebagai investor awal sekaligus penanggung risiko pada sektor-sektor yang kurang diminati pelaku pasar.
"Tujuannya untuk membangun fondasi industri nasional, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperbaiki sistem logistik nasional," katanya.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, dari perspektif geopolitik, penguatan kapasitas ekonomi nasional merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar di tengah persaingan global.
Menurutnya, Indonesia ingin tampil sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi memadai sehingga mampu berkontribusi dalam menentukan arah berbagai agenda strategis dunia.
"Ini bukan soal negara berhadapan dengan pasar. Yang dibutuhkan adalah negara yang cerdas dan pasar yang sehat agar Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang kuat," pungkasnya.
Editor - Ray
