Penglingsir Bali Dorong Percepatan BIBU, Dudung Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan tindak lanjut pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang telah masuk RPJMN 2025–2029. Proyek ini dinilai menjadi kunci pemerataan ekonomi dan pariwisata Bali.

GIANYAR – Harapan masyarakat Bali terhadap percepatan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) kembali menguat. Kehadiran Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, dalam pertemuan bersama para Ida Penglingsir se-Jebag Bali di Puri Blahbatuh, Gianyar, Rabu (29/7/2026), dinilai sebagai sinyal kuat keseriusan pemerintah merealisasikan proyek strategis tersebut.

Forum yang dihadiri para tokoh adat dan penglingsir itu menegaskan kembali aspirasi masyarakat agar pembangunan Bandara Internasional Bali Utara segera diwujudkan sebagai solusi pemerataan pembangunan dan pariwisata di Pulau Dewata.

Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) I Made Mangku Pastika mengingatkan bahwa perjuangan menghadirkan bandara di Bali Utara telah berlangsung sejak 2015. Menurutnya, proyek tersebut bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga jalan keluar untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Bali Selatan dan wilayah utara.

"Rumah dari bedek (bambu) dan tanah serta kehidupan yang jauh dari layak masih dialami masyarakat di wilayah utara. Ketimpangan ini akan berakhir bila Bandara Bali Utara segera diwujudkan," ujar Made Mangku Pastika.

Ia menilai Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem, hingga Jembrana akan memperoleh dampak ekonomi yang signifikan apabila akses transportasi internasional tersedia di Bali bagian utara.

Menanggapi aspirasi tersebut, Dudung Abdurachman menyatakan dirinya memang ditugaskan untuk menindaklanjuti pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.

"Saya ditelepon oleh Aries Marsudiyanto untuk menindaklanjuti pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Besok dijadwalkan bertemu Gubernur Bali, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Bappisus," kata Dudung.

Dudung mengaku memahami kondisi ketimpangan pembangunan di Bali karena pernah bertugas sebagai Komandan Kompi A Yonif 741/Satya Bhakti Wirottama saat masih berpangkat Kapten Infanteri. Pengalaman tersebut membuatnya melihat langsung perbedaan perkembangan antara Bali Selatan dan Bali Utara.

Ia berharap proyek Bandara Internasional Bali Utara dapat menjadi titik awal terciptanya keseimbangan pembangunan di Pulau Dewata sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih merata.

Bandara Internasional Bali Utara sendiri direncanakan dibangun di kawasan lepas pantai Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Konsep pembangunan di atas laut dipilih agar tidak menggusur permukiman warga maupun kawasan suci.

Secara nasional, proyek tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga telah menyampaikan komitmennya membangun North Bali International Airport saat kunjungan ke Sanur pada November 2024.

Sementara itu, Anak Agung Ngurah Ugrasena dari Puri Agung Singaraja menanggapi munculnya usulan pembangunan Bandara Bali Barat dengan menekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

"Usulan boleh-boleh saja," ujarnya.

Menurut Ugrasena, pembangunan bandara di wilayah barat Bali perlu dikaji secara komprehensif mengingat kedekatannya dengan Banyuwangi, kawasan konservasi, hutan lindung, serta kawasan yang memiliki nilai kesucian.

"Tetapi perlu diingat, semua itu adalah keputusan Presiden, seperti janjinya dan pelaksanaan RPJMN 2025–2029," tegas Ugrasena.

Dengan dukungan para penglingsir Bali serta langkah koordinasi yang mulai dilakukan pemerintah pusat, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara kini dinilai memasuki fase yang semakin konkret sebagai proyek pemerataan ekonomi dan pengembangan pariwisata Bali.

Editor - Ray