Siapapun Menkeunya, Rupiah Tetap Tertekan, Ichsanuddin Noorsy Soroti Beban Utang dan Ketergantungan Impor

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dinilai tidak serta-merta mampu mengubah tekanan struktural yang selama ini membebani nilai tukar rupiah. Ekonom dan pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai persoalan rupiah jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS), utang publik, impor, kondisi fiskal, hingga tata kelola ekonomi nasional.

Pandangan tersebut disampaikan Ichsanuddin dalam analisisnya di Jakarta, 14 September 2026. Ia kembali mengingatkan analisis yang pernah disampaikannya menjelang terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), ketika ia memperkirakan bahwa siapa pun yang memimpin BI, tekanan terhadap rupiah tetap sulit dihindari.

Menurut Ichsanuddin, pelemahan rupiah merupakan persoalan yang berlangsung panjang dan tidak dapat dipandang sebagai dampak kebijakan seorang pejabat tertentu.

"Kenapa rupiah berkesinambungan melemah sejak 1964 hingga saat ini dan akan terus berlanjut. Sebabnya, karena Indonesia bersandar pada dolar AS," ujar Ichsanuddin.

Ia menilai ketergantungan terhadap dolar AS menjadi salah satu persoalan mendasar dalam sistem moneter Indonesia. Kondisi tersebut, menurut dia, tidak dapat dipisahkan dari arsitektur keuangan dan moneter internasional yang menempatkan dolar sebagai mata uang dominan.

Selain faktor eksternal, Ichsanuddin menyoroti besarnya utang publik Indonesia. Ia menyebut posisi utang publik telah mencapai sekitar Rp10.293 triliun. Meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berada pada kisaran 38-40 persen, beban pembayaran pokok dan bunga utang dinilai tetap mempersempit ruang fiskal pemerintah.

Tekanan tersebut, menurut dia, tercermin dalam kebutuhan pembiayaan APBN 2026 dan RAPBN 2027. Besarnya kewajiban pembayaran utang berpotensi mengurangi ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke belanja modal dan sektor produktif.

Tekanan terhadap rupiah juga semakin kompleks akibat perkembangan ekonomi global. Ichsanuddin menyinggung kenaikan harga minyak dunia yang dipengaruhi konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran serta perang Rusia-Ukraina.

Di sisi moneter, kebijakan suku bunga The Federal Reserve atau The Fed juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan bersama instrumen domestik, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan bunga deposito.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor turut menjadi perhatian. Ichsanuddin menyoroti kebutuhan impor bahan baku, bahan penolong, teknologi, energi, hingga pangan. Ditambah defisit neraca jasa, kondisi tersebut dinilai membuat perekonomian nasional lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi global.

Pada sektor keuangan domestik, Ichsanuddin menyoroti besarnya kredit perbankan yang telah disetujui tetapi belum dicairkan atau undisbursed loan. Angkanya disebut mencapai sekitar Rp2.548 triliun.

Menurut dia, besarnya dana tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan semata-mata kekurangan likuiditas di sektor perbankan. Dunia usaha justru masih menghadapi ketidakpastian sehingga permintaan kredit belum tumbuh optimal.

Dalam situasi tersebut, perbankan dinilai cenderung memilih instrumen yang dianggap lebih aman, seperti SBN dan SRBI, dibandingkan menyalurkan kredit ke sektor usaha yang memiliki risiko lebih tinggi.

Ichsanuddin juga menilai kebutuhan pembiayaan APBN yang masih harus ditutup melalui penerbitan utang baru berpotensi menambah tekanan terhadap dunia usaha, khususnya UMKM dan masyarakat kelas menengah bawah yang menghadapi keterbatasan akses pembiayaan.

Ia mengatakan persoalan tersebut telah disampaikannya sejak pertengahan 2025 dalam berbagai forum diskusi dan seminar. Salah satu indikator yang menjadi perhatiannya adalah perpindahan sekitar 9,48 juta masyarakat kelas menengah menuju kelompok ekonomi yang lebih rendah.

Menurut Ichsanuddin, kondisi tersebut membuat penurunan angka kemiskinan perlu dibaca secara lebih hati-hati. Ia menyinggung angka kemiskinan berdasarkan data BPS yang berada di sekitar 8,07 persen, tetapi pada saat yang sama kelompok masyarakat rentan miskin disebut semakin besar.

Dalam konteks itu, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan tambahan likuiditas sebesar Rp200 triliun kepada sektor perbankan, dengan kemungkinan penambahan berikutnya, dinilai belum otomatis menyelesaikan persoalan kredit.

Ichsanuddin berpendapat bank tetap memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan. Faktor agunan, kemampuan membayar, karakter debitur, dan prospek usaha tetap menjadi pertimbangan utama.

"Menkeu lupa, perbankan tidak akan melanggar prinsip kehati-hatian," kata dia.

Ia juga menyoroti kredit bermasalah di sektor UMKM yang disebutnya telah mendekati 3 persen. Sementara di sektor perbankan daerah, ia menyebut lima BPR dan BPRS ditutup pada 2025 dan jumlahnya meningkat menjadi 13 pada 2026.

Bagi Ichsanuddin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan likuiditas tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah uang ke sistem perbankan. Risiko kredit, ketidakpastian dunia usaha, serta kualitas dan efektivitas penyaluran anggaran juga harus diperhitungkan.

Ia turut mempertanyakan efektivitas alokasi dan distribusi belanja negara, termasuk dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di tengah berbagai tekanan ekonomi tersebut, Ichsanuddin juga menyoroti persoalan korupsi dan tata kelola pemerintahan. Ia menilai masih adanya pejabat yang mempertontonkan kemewahan ketika tekanan ekonomi dirasakan masyarakat menjadi persoalan yang tidak bisa dilepaskan dari kualitas pengelolaan negara.

Menurutnya, kombinasi persoalan fiskal, moneter, struktural, dan tata kelola tersebut membuat rupiah sulit menguat secara signifikan.

Ichsanuddin bahkan memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi mendekati Rp18.000 per dolar AS. Pada saat yang sama, ia memproyeksikan utang publik dapat meningkat hingga sekitar Rp10.800 triliun.

Tekanan fiskal juga diperkirakan meningkat apabila pemerintah membutuhkan tambahan subsidi energi sekitar Rp40-50 triliun. Sementara kenaikan inflasi dapat mendorong suku bunga lebih tinggi.

Harga bahan bakar seperti Pertamax juga berpotensi mengalami kenaikan apabila harga minyak dunia bergerak di kisaran US$100-120 per barel.

Di luar persoalan fiskal dan moneter, Ichsanuddin menilai pemerintah perlu membangun peta jalan industri yang lebih jelas untuk menghadapi perubahan struktur ekonomi nasional dan ancaman deindustrialisasi.

Menurut dia, pemerintah perlu memetakan sektor yang telah memasuki fase sunset industry, sektor yang memiliki prospek sebagai sunrise industry, serta industri yang membutuhkan transformasi agar tetap kompetitif.

"Itulah fenomena terjerat di jalan sesat. Sulit diingkari eksistensi norma, regulasi dan realita pada faktor eksternal dan internal yang menekan secara sistemik struktural bangsa ini," ujarnya.

Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Ichsanuddin menilai persoalan ekonomi Indonesia tetap memiliki jalan keluar. Ia mendorong pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan jangka pendek, tetapi mencari solusi yang menyentuh akar persoalan struktural.

"Ada jalan keluar? Pasti ada. Coba kita tanya pada Menkeu Suahasil Nazara yang lahir dari rahim neoliberal. Siapa tahu punya jurus ampuh. Mudah-mudahan," kata Ichsanuddin.

Analisis tersebut disampaikan Ichsanuddin Noorsy di Jakarta pada 14 September 2026.

Editor - Ray