"Dari Bali ke Tiongkok, Pelajaran Pahit Masyarakat Terdampak PSEL Saat Melihat Langsung 'Surga' Energi Terbarukan"

Sunber berita dari akun tiktok Putu Sucipto

HANGZHOU, CHINA – Bagi puluhan warga dari kawasan sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan proyek energi terbarukan lainnya di Bali, perjalanan ke Tiongkok kali ini bukan sekadar studi banding biasa. Ini adalah sebuah "uji realitas". Mereka datang dengan membawa serta luka lama: janji-janji manis soal pembangunan berkelanjutan yang sering kali berbenturan dengan hilangnya lahan produktif, gangguan ekologis, dan perasaan tersingkir dari proses pengambilan keputusan.

Di hadapan panel surya raksasa yang terhampar di pedesaan Zhejiang dan fasilitas daur ulang limbah energi berteknologi tinggi di Hangzhou, mereka tidak hanya melihat teknologi. Mereka melihat kontras yang menyakitkan antara apa yang diimpikan untuk Bali dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Bukan Sekadar Panel Surya, Tapi Model Pemberdayaan

Yang paling mengejutkan bagi delegasi masyarakat terdampak bukanlah kecanggihan turbin angin atau efisiensi sel fotovoltaik Tiongkok. Melainkan bagaimana proyek-proyek tersebut diintegrasikan ke dalam kehidupan sosial-ekonomi warga lokal. Di beberapa desa yang dikunjungi, PLTS bukan dibangun di atas tanah yang direnggut paksa, melainkan di atap-atap rumah warga, lahan tidur milik kolektif desa, atau area bekas tambang yang direklamasi secara partisipatif.

"Di sana, warga bukan objek yang dipindahkan, tapi subjek yang dilibatkan sejak awal," ujar salah satu perwakilan komunitas adat Bali yang enggan disebutkan namanya. "Mereka dapat bagi hasil listrik, prioritas kerja, dan bahkan hak veto terhadap desain tata letak agar tidak merusak situs sakral atau lahan pertanian subsisten. Di Bali? Kami sering baru tahu ada proyek saat alat berat sudah masuk."

Perbedaan mendasar ini menampar keras asumsi bahwa transisi energi harus selalu berarti pengorbanan bagi masyarakat akar rumput. Tiongkok, meski memiliki catatan kelam lingkungan di masa lalu, kini menunjukkan bahwa model bisnis energi terbarukan bisa dirancang sedemikian rupa sehingga social license to operate diperoleh bukan melalui kompensasi uang tunai sesaat, tapi melalui kepemilikan bersama (co-ownership) atas aset energi.

Transparansi Data vs Janji Muluk

Salah satu momen paling krusial dalam kunjungan ini adalah sesi dialog terbuka dengan operator pembangkit dan regulator energi setempat. Warga Bali yang selama ini kesulitan mendapatkan data dampak lingkungan atau rincian alokasi dana CSR dari pengembang PSEL di kampung halaman, mendapati bahwa di Tiongkok, informasi tersebut tersedia secara real-time di platform digital yang bisa diakses publik. Emisi yang dikurangi, pendapatan desa dari proyek, hingga keluhan warga ditangani dalam sistem yang transparan dan akuntabel.

"Ini yang kami cari selama ini," kata seorang aktivis lingkungan muda dari Gianyar. "Bukan sekadar angka target kapasitas terpasang yang dibanggakan pejabat, tapi bukti konkret bahwa transisi energi benar-benar adil. Di sini, keadilan itu terukur, bukan retorika."

Pulang Membawa Pertanyaan, Bukan Hanya Inspirasi

Kunjungan ke Tiongkok tidak serta-merta memberikan solusi instan untuk konflik PSEL di Bali. Justru, ia memperjelas betapa dalamnya kesenjangan antara praktik terbaik global dan realitas implementasi di Indonesia. Delegasi pulang bukan dengan blueprint teknis yang bisa langsung dicontoh, melainkan dengan daftar pertanyaan kritis yang harus diajukan kepada pemerintah daerah, PLN, dan pengembang swasta:

Mengapa model partisipasi dan bagi hasil yang sukses di Tiongkok sulit direplikasi di Bali, padahal regulasi nasional sebenarnya memungkinkan?

Apakah hambatan utamanya bersifat teknis, politis, atau karena ketiadaan kemauan untuk mengubah relasi kuasa antara pengembang dan masyarakat?

Bagaimana memastikan bahwa percepatan transisi energi di Bali tidak mengulang kesalahan masa lalu, di mana "hijau" hanya label bagi proyek yang tetap eksploitatif?

Pembelajaran dari Tiongkok kali ini menegaskan satu hal: transisi energi yang sejati tidak diukur hanya dari gigawatt yang dihasilkan, tapi dari seberapa banyak martabat dan kedaulatan masyarakat lokal yang terjaga dalam prosesnya.

Bagi warga terdampak PSEL di Bali, visi tentang energi bersih kini memiliki wajah baru—bukan lagi abstraksi kebijakan pusat, tapi harapan yang telah mereka sentuh, lihat, dan rasakan sendiri di negeri orang. Dan harapan itu, kini harus diterjemahkan menjadi tuntutan nyata di tanah kelahiran mereka sendiri.

Editor - Tim