AHY Deklarasi "Payung Besar" Bali: Tak Ada Lagi Ego Sektoral, Pembangunan Harus Satu Komando!
DENPASAR – Era pembangunan Bali yang berjalan sendiri-sendiri alias "jalan di tempat" tampaknya akan segera berakhir. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menetapkan aturan main baru: sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah bukan lagi pilihan, melainkan harga mati.
Pernyataan ini dilontarkan AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7) pagi. Di hadapan para pejabat pusat dan daerah, AHY tidak berbicara basa-basi. Ia menyebut rakor ini sebagai "payung besar" (umbrella) yang wajib menaungi seluruh visi, rencana, dan eksekusi pembangunan di Pulau Dewata.
Satu Visi, Satu Eksekusi, Mati Matian atau Tidak Sama Sekali
Bagi AHY, koordinasi tidak boleh berhenti sebatas foto bersama atau notulensi rapat. Ia menekankan bahwa mekanisme ini harus berlanjut menjadi pemantauan progres yang ketat dan rapat lanjutan yang berorientasi pada hasil. Pesan politiknya jelas: tidak ada ruang bagi ego sektoral atau tumpang tindih program yang selama ini sering menjadi penyakit kronis pembangunan daerah.
"Rakor ini harus memastikan kita satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi. Hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat," tegas AHY dengan nada yang tegas (tidak bisa ditawar).
Kalimat "dirasakan masyarakat" adalah kunci. Ini mengindikasikan pergeseran indikator keberhasilan: bukan lagi seberapa banyak gedung dibangun atau berapa kilometer jalan diaspal, melainkan seberapa nyata dampak infrastruktur tersebut terhadap kualitas hidup warga Bali dan keberlanjutan pariwisatanya.
Mengapa Sekarang?
Langkah AHY membentuk "payung besar" ini sangat strategis. Bali sedang berada di persimpangan kritis. Di satu sisi, tekanan pariwisata dan ekonomi menuntut akselerasi infrastruktur. Di sisi lain, isu keberlanjutan lingkungan dan pemerataan wilayah (tidak hanya fokus di selatan) menjadi tantangan berat. Tanpa komando tunggal yang kuat, risiko maladministrasi dan pemborosan anggaran akan semakin tinggi.
Dengan mendeklarasikan diri sebagai "payung besar", AHY seolah mengambil alih kendali orkestra pembangunan Bali. Semua instrumen—dari pusat hingga daerah—harus bermain dalam satu partitur. Jika sebelumnya pembangunan Bali ibarat lagu yang fals karena masing-masing pemain ingin menonjol, maka mulai hari ini, AHY ingin memastikan semuanya harmonis.
Pertanyaannya sekarang: Apakah "payung besar" ini akan benar-benar melindungi Bali dari hujan masalah infrastruktur, atau hanya sekadar payung hias di atas kepala para pejabat? Waktu dan progres lapangan yang akan menjawabnya.
Tim
