Afriansyah Noor Ketum, PBB Jauh dari Kesan Partai Keluarga
DENPASAR – Partai Bulan Bintang (PBB) tengah menggelar Muktamar VI di Bali pada 13–15 Januari 2025.
Perhelatan besar ini menjadi sorotan publik, terutama terkait bursa calon ketua umum yang akan menentukan arah baru PBB. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah harapan agar PBB menjadi partai yang lebih terbuka dan jauh dari kesan partai keluarga.
Salah satu kandidat yang mencuri perhatian adalah Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU. Sosok yang dikenal sebagai Sekretaris Jenderal PBB ini dinilai memiliki peran penting dalam membesarkan partai selama ini, meskipun sering berada di balik layar.
Noor menyatakan komitmennya untuk membangun sinergi yang kuat dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai ujung tombak kekuatan partai.
"Saya berkomitmen untuk merangkul seluruh anggota dan membangun kebersamaan tanpa ada diskriminasi, termasuk terhadap anggota yang mungkin berbeda pilihan dalam Muktamar ini," ujarnya, Senin (13/1/2025).
Noor juga menegaskan bahwa dukungan yang ia terima dari DPW dan DPC di berbagai daerah menjadi pendorong kuat baginya untuk maju sebagai calon ketua umum.
Dalam pandangannya, komunikasi yang baik dengan berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik lain adalah kunci untuk memperbesar pengaruh PBB ke depan.
"Saya optimis PBB dapat tumbuh lebih besar dan menjadi partai yang benar-benar mewakili aspirasi masyarakat luas," tambahnya.
Sementara itu, kandidat lain, Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., yang merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, juga menyatakan kesiapannya untuk maju dalam bursa pemilihan ketua umum. Gugum berharap dapat melanjutkan tradisi kepemimpinan PBB dengan semangat pembaruan.
Adanya calon di luar lingkar keluarga Yusril Ihza Mahendra, seperti Noor, dipandang sebagai angin segar bagi PBB untuk mempertegas posisinya sebagai partai yang independen dan terbuka.
Kepemimpinan Noor diharapkan dapat membawa perubahan signifikan yang mencerminkan semangat demokrasi internal dan keterbukaan dalam tubuh PBB.
Muktamar VI ini bukan hanya menjadi ajang pemilihan ketua umum, tetapi juga penentu arah baru bagi PBB sebagai partai politik yang semakin inklusif dan mampu bersaing di kancah nasional. (Ray)
