Bantah SPJ Nihil, Made Sedana Desak Audit Desa Adat Serangan Libatkan Dua Pihak

Mantan Bendesa Adat Serangan mengklaim laporan pertanggungjawaban keuangan periode 2021–2022 telah disampaikan melalui Sabha Agung. Ia meminta audit dilakukan secara berimbang dengan melibatkan prajuru lama dan pengurus saat ini.

Bantah SPJ Nihil, Made Sedana Desak Audit Desa Adat Serangan Libatkan Dua Pihak
Made sedana menceritakan istri+

DENPASAR – Mantan Bendesa Adat Serangan, I Made Sedana, membantah pernyataan yang menyebut tidak adanya catatan pertanggungjawaban keuangan dalam pengelolaan Desa Adat Serangan pada masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, laporan pertanggungjawaban (SPJ) periode 2021–2022 telah disampaikan kepada masyarakat melalui Sabha Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan Made Sedana sebagai bentuk klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan sebelumnya berjudul *“Audit Independen Ungkap Dana Rp4,5 Miliar Desa Adat Serangan, Kuasa Hukum Pertanyakan Aliran Uang dan Punia Rp1,35 Miliar”* yang diterbitkan Gatra Dewata.

Dalam keterangannya pada Rabu, 18 November 2026, di kediamannya di Serangan, Made Sedana memperlihatkan sejumlah dokumen berjilid dengan sampul merah yang menurut keterangannya merupakan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa adat.

Ia mempertanyakan proses audit independen yang menurutnya belum mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kepengurusan sebelumnya.

"Audit independen harusnya bersikap netral dan mendengarkan kedua belah pihak. Kalau hanya mengaudit salah satu pihak saja, tentu hasilnya tidak akan ditemukan secara menyeluruh," ujar Made Sedana.

Ia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama masa kepemimpinannya telah disampaikan setiap tahun melalui forum Sabha Agung dan diterima oleh peserta forum tersebut.

"Pertanggungjawaban kami setiap tahun sudah disampaikan kepada masyarakat melalui Sabha Agung dan telah diterima," tegasnya.

Made Sedana juga mempertanyakan tudingan bahwa SPJ tidak tercatat dalam administrasi desa adat. Menurutnya, Sabha Desa, Kerta Desa, para kelian, serta prajuru lama seharusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sebelum kesimpulan mengenai pertanggungjawaban keuangan ditarik.

"Karena itu, kami mempertanyakan tudingan bahwa SPJ tidak tercatat. Seharusnya Sabha Desa, Kerta Desa, dan para kelian terlebih dahulu diundang untuk mengklarifikasi persoalan ini agar duduk perkaranya menjadi terang," ungkapnya.

laporan pertanggungjawaban (SPJ) periode 2021–2022

Ia berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang justru membebani keuangan desa adat.

"Jangan sampai persoalan ini justru menimbulkan kegaduhan dan menghabiskan uang desa untuk proses hukum, sementara masih banyak kebutuhan desa yang harus diprioritaskan," imbuhnya.

Made Sedana bahkan menyatakan dirinya bersama prajuru lama siap mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang pernah dilakukan selama menjabat.

"Pengabdian saya selama ini, kalau dituduhkan seperti pemberitaan itu, saya siap disumpah," tegasnya.

Terkait dana punia dari Siti Sapura atau yang dikenal dengan Ipung, yang sebelumnya dikaitkan dengan rencana pembangunan wantilan, mantan Bendahara Desa Adat Serangan pada masa kepemimpinan Made Sedana, I Made Dastra, memberikan penjelasan.

Menurut Dastra, dana tersebut merupakan punia yang diberikan atas keinginan Siti Sapura untuk kepentingan Desa Adat Serangan. Namun, rencana pembangunan wantilan belum menjadi prioritas dan belum diputuskan melalui paruman desa adat.

"Hal itu tidak mendesak (wantilan), saat itu belum diperlukan," jelas Dastra.

Ia menyebut dana tersebut diprioritaskan untuk sejumlah kebutuhan desa yang dianggap lebih mendesak, antara lain upacara ngaben ngerit, odalan, pembayaran utang, serta kebutuhan lainnya.

"Dana tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan desa yang mendesak, seperti ngaben ngerit, odalan, pembayaran utang, dan keperluan lainnya. Terkait wantilan, saat itu belum ada keputusan rapat desa adat untuk merealisasikannya. SPJ penggunaan dana juga sudah kami sampaikan kepada pihak kepolisian," tegasnya.

Sementara itu, I Nyoman Nada, yang pernah menjabat sebagai pewongan pada periode kepemimpinan Made Sedana, turut meminta agar proses audit dilakukan dengan melibatkan pengurus lama dan pengurus saat ini.

"Kalau ingin audit yang fair, kedua belah pihak harus dilibatkan, baik prajuru periode 2021–2024 maupun prajuru sekarang. Mari duduk bersama agar persoalan ini terang benderang dan tidak terus menimbulkan kegaduhan. Kami berharap masalah ini segera diselesaikan demi menjaga kedamaian dan kekondusifan desa," ujarnya.

Nada juga menyampaikan bahwa persoalan tanah yang berkaitan dengan Siti Sapura memiliki riwayat panjang. Ia menyebut tanah yang dikenal sebagai tanah 1090 merupakan bagian dari Pipil 186, kelas 2, persil 15C, dengan luas sekitar 1 hektare 12 are, yang menurut keterangannya merupakan milik Daeng Abdul Kadir, ayah kandung Siti Sapura.

"Itu berproses sudah 17 tahun, dan ada 15 dokumen putusan hukum," jelasnya.

Ia berharap persoalan yang berkembang tidak menjadi konflik yang bernuansa balas dendam antarkepengurusan.

"Kami berharap janganlah ke depannya menjadikan tahun-tahun ini seperti politik balas dendam," tambah Nada.

Made Sedana juga mengisahkan bahwa pada masa kepemimpinannya pernah terdapat upaya pengajuan sertifikasi atas tanah yang diduga tidak bertuan di wilayah Desa Adat Serangan. Namun, menurut keterangannya, upaya tersebut mendapat keberatan dari Siti Sapura karena tanah itu diklaim memiliki pemilik berdasarkan dokumen yang diperlihatkan kepadanya.

Selain itu, ia menyebut penyelesaian persoalan tempat tinggal masyarakat Kampung Bugis serta upaya negosiasi terkait transaksi tanah milik Siti Sapura sebagai bagian dari pekerjaan yang pernah dilakukan selama menjabat Bendesa Adat.

Di sisi lain, Bendesa Adat Serangan saat ini, Nyoman Gede Pariatha, sebelumnya melalui kolom komentar pada pemberitaan yang diunggah di Facebook menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan kepastian mengenai aliran dana yang dipersoalkan.

"Kami hanya butuh kepastian soal dana tersebut ke mana aliran dananya, sementara dalam pelaporan pertanggungjawabannya (SPJ) nihil. Jika ini sudah jelas dan terang benderang maka kami selaku pengayah desa tidak ada keraguan untuk menjelaskan kepada krama desa sebagai pemilik hak. Suksma," tulisnya.

Dengan demikian, terdapat perbedaan keterangan antara pihak prajuru lama dan prajuru saat ini mengenai keberadaan serta kejelasan pertanggungjawaban dana desa adat. Made Sedana menyatakan dokumen SPJ telah disampaikan dan meminta prajuru lama dilibatkan, sedangkan Bendesa Adat saat ini sebelumnya menyatakan masih membutuhkan kepastian mengenai aliran dana.

Klarifikasi ini menjadi bagian dari pemenuhan hak jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Gatra Dewata tetap membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan tanggapan, klarifikasi, maupun bukti pendukung agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang dan proporsional.

Editor: Ray

Catatan Redaksi: Redaksi Gatra Dewata membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.