150 Endpoint Terdaftar, Hanya 65 Aktif: Kepatuhan PWA Bali 38 Persen, Pengawasan Dipertanyakan

Hampir 5,9 juta kunjungan wisman, tetapi hanya 2,26 juta tercatat membayar PWA. Jetwings mulai memasang QRIS, sementara Ombudsman menyoroti lemahnya pengawasan.

150 Endpoint Terdaftar, Hanya 65 Aktif: Kepatuhan PWA Bali 38 Persen, Pengawasan Dipertanyakan
Pemasangan QRIS PWA pada armada Jetwings sebagai upaya mendukung kemudahan pembayaran Pungutan Wisatawan Asing di Bali.

Seri 2 dari 3

Klik tulisan merah untuk baca berita sebelumnya,

PWA Bali Terkumpul Rp340,38 Miliar, Kepatuhan Hanya 38 Persen! Jutaan Kunjungan Belum Tercermin dalam Pembayaran 

DENPASAR – Persoalan rendahnya kepatuhan pembayaran Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali kembali menjadi sorotan. Hingga 31 Oktober 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 5.888.794 kunjungan. Namun, wisatawan yang tercatat membayar PWA hanya 2.269.243 orang atau sekitar 38 persen.

Berdasarkan data tersebut, total penerimaan PWA mencapai Rp340.386.450.000, dengan rata-rata penerimaan sekitar Rp1,117 miliar per hari.

Angka ini memperlihatkan kesenjangan antara jumlah kunjungan wisatawan dengan pembayaran yang tercatat. Persoalannya bukan hanya kesadaran wisatawan, tetapi juga efektivitas sistem pemungutan dan pengawasan pemerintah.

150 Endpoint Terdaftar, Hanya 65 Aktif

Hingga 20 September 2026, dari sekitar 150 endpoint yang telah terdaftar, baru 65 yang aktif melakukan fasilitasi pemungutan PWA. Artinya, kurang dari separuh endpoint menjalankan perannya.

Padahal, hotel, villa, biro perjalanan wisata, transportasi hingga pengelola daya tarik wisata memiliki posisi strategis untuk membantu memberikan informasi dan memfasilitasi pembayaran.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap endpoint yang sudah terdaftar.

Jetwings Mulai Pasang QRIS, Industri Pariwisata Bergerak

Di tengah belum optimalnya aktivasi endpoint, langkah positif ditunjukkan Maike dari Jetwings Tour & Travel yang mulai memasang QRIS untuk mendukung kemudahan pembayaran PWA.

Inisiatif tersebut menjadi contoh keterlibatan langsung pelaku usaha pariwisata dalam memperluas akses pembayaran bagi wisatawan.

Sebelumnya, Maike juga mengusulkan pemasangan QRIS pada armada transportasi wisata agar pembayaran PWA semakin mudah dijangkau wisatawan.

Langkah ini patut diapresiasi dan diharapkan diikuti pelaku usaha lainnya. Namun, inisiatif industri harus didukung integrasi sistem, sosialisasi dan pengawasan pemerintah.

Kepatuhan Turun, Ombudsman Pernah Beri Peringatan

Data bulanan menunjukkan tingkat pembayaran tertinggi mencapai 44 persen pada Juli, Agustus dan September 2026. Namun, pada Oktober turun menjadi 38 persen.

Pada Oktober, kunjungan wisman mencapai 651.666, sedangkan pembayaran PWA hanya tercatat 245.925 orang.

Persoalan pengawasan sebenarnya telah menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Bali. Dalam publikasi 5 Januari 2026, Ombudsman menyoroti lemahnya pengawasan lapangan, keterbatasan petugas pemeriksa dan belum optimalnya sistem pemindaian otomatis di bandara.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, juga menekankan pentingnya transparansi pemanfaatan dana PWA untuk membangun kesadaran wisatawan.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan pada Januari 2026, ia mengatakan:

“Jika kita transparan dari sisi pemanfaatan, wisatawan asing itu tanpa dipaksa pun akan sadar bahwa mereka berkontribusi untuk Bali.”

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kepatuhan tidak cukup dibangun melalui kewajiban dan sanksi, tetapi juga kepercayaan terhadap pengelolaan dana pungutan.

Dinas Pariwisata Dituntut Membuktikan Efektivitas Pengawasan

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, I Wayan Sumarajaya, dalam Webinar Selasa Pariwisata pada September 2026 menekankan pentingnya konsistensi informasi kepada wisatawan.

Ia menyampaikan:

“Kita mungkin berada di perangkat daerah ataupun wilayah yang berbeda, tetapi informasi yang disampaikan kepada masyarakat maupun kepada wisatawan harus tetap konsisten.”

Pernyataan tersebut mempertegas pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PWA.

Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 melalui Pasal 13A juga telah membuka ruang kerja sama dengan pihak lain sebagai collecting agent, mitra manfaat maupun endpoint.

Kini, Dinas Pariwisata perlu mengevaluasi endpoint yang terdaftar, membuka data aktivitas transaksi serta mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan pelaku usaha.

PHRI, ASITA, HPI dan Bali Tourism Board dapat memperkuat sosialisasi melalui jaringan industri masing-masing. Sementara DPRD Bali perlu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pemanfaatan penerimaan PWA.

Jangan Sampai PWA Kuat di Regulasi, Lemah di Lapangan

Dengan jumlah kunjungan mencapai 5,88 juta, tetapi tingkat pembayaran baru sekitar 38 persen, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai penyebab rendahnya kepatuhan.

Mengapa dari 150 endpoint hanya 65 yang aktif? Mengapa kepatuhan yang sempat mencapai 44 persen kembali turun menjadi 38 persen? Sejauh mana pemerintah memastikan wisatawan memperoleh informasi dan akses pembayaran?

PWA memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan dan pelestarian Bali. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan Rp340,38 miliar.

Transparansi, peningkatan kepatuhan, optimalisasi endpoint dan pengawasan yang konsisten harus menjadi ukuran keberhasilan.

Jangan sampai pelaku usaha seperti Jetwings mulai bergerak menyediakan fasilitas pembayaran, sementara sistem pengawasan pemerintah belum berjalan maksimal.

Editor - Ray

Catatan Redaksi: Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Pariwisata, Ombudsman, pengelola endpoint dan pelaku industri pariwisata diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi serta hak jawab demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.