PWA Bali Terkumpul Rp340,38 Miliar, Kepatuhan Hanya 38 Persen! Jutaan Kunjungan Belum Tercermin dalam Pembayaran
Dari 5,88 Juta Kunjungan Wisman, Baru 38 Persen Tercatat Membayar PWA, Meski Penerimaan Telah Mencapai Rp340,38 Miliar.
Seri 1 dari 3
Klik tulisan merah untuk baca berita sebelumnya,
DENPASAR – Penerimaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) Bali hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp340,38 miliar. Namun, besarnya penerimaan tersebut belum mencerminkan optimalnya kepatuhan wisatawan mancanegara (wisman) terhadap kewajiban pungutan.
Data perbandingan kunjungan dan pungutan wisatawan asing periode Januari hingga Oktober 2026 menunjukkan, dari total 5.888.794 kunjungan wisman, hanya 2.269.243 orang yang tercatat membayar PWA. Persentase pembayaran secara keseluruhan tercatat sebesar 38 persen.
Angka tersebut menjadi catatan serius bagi Pemerintah Provinsi Bali. Sebab, di tengah jutaan kunjungan wisatawan asing, tingkat pembayaran PWA masih jauh dari optimal.
PWA sebesar Rp150.000 per wisatawan asing mulai diberlakukan pada 14 Februari 2024. Kebijakan ini bertujuan menyediakan sumber pendanaan untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
Namun, setelah lebih dari dua tahun berjalan, data terbaru memperlihatkan bahwa tantangan terbesar bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan, melainkan memastikan kewajiban pembayaran dapat dijangkau dan dipenuhi wisatawan.
5,88 Juta Kunjungan, Hanya 2,26 Juta Tercatat Membayar
Berdasarkan tabel perbandingan kunjungan dan pungutan wisatawan asing Januari–Oktober 2026, total kunjungan wisman mencapai 5.888.794.
Sementara itu, jumlah wisatawan yang tercatat membayar PWA sebanyak 2.269.243 orang. Dengan demikian, tingkat pembayaran secara keseluruhan berada pada angka 38 persen.
Total penerimaan mencapai Rp340.386.450.000 atau sekitar Rp340,38 miliar.
Jika dirata-ratakan, penerimaan PWA mencapai sekitar Rp1,117 miliar per hari selama periode tersebut.
Data ini memperlihatkan besarnya aktivitas pariwisata Bali yang belum sepenuhnya tercermin dalam kepatuhan pembayaran PWA.
Namun, selisih antara jumlah kunjungan dan jumlah pembayar tidak dapat langsung dianggap sebagai jumlah wisatawan yang melanggar kewajiban. Penghitungan tetap harus memperhatikan ketentuan pengecualian dan kriteria wisatawan yang menjadi subjek pungutan.
Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pemerintah memastikan seluruh wisatawan yang wajib membayar benar-benar teridentifikasi dan memenuhi kewajibannya.
Juli hingga September Mencapai 44 Persen, Oktober Turun Menjadi 38 Persen
Jika diperhatikan berdasarkan perkembangan bulanan, tingkat pembayaran PWA menunjukkan pergerakan yang cukup menarik.
Pada Januari 2026, tingkat pembayaran tercatat 31 persen dari 502.205 kunjungan wisman.
Februari turun menjadi 30 persen dengan 492.289 kunjungan. Maret meningkat menjadi 37 persen, April 35 persen, dan Mei kembali mencapai 37 persen.
Perbaikan terlihat pada Juni ketika kepatuhan meningkat menjadi 41 persen.
Puncaknya terjadi pada Juli, Agustus, dan September dengan tingkat pembayaran masing-masing mencapai 44 persen.
Namun, memasuki Oktober 2026, persentase pembayaran kembali turun menjadi 38 persen.
Berikut perkembangan tingkat pembayaran PWA sepanjang Januari–Oktober 2026:
Bulan| Kunjungan wisman| Membayar PWA| Kepatuhan
Januari| 502.205| 157.479| 31%
Februari| 492.289| 146.014| 30%
Maret| 472.070| 172.830| 37%
April| 553.328| 194.479| 35%
Mei| 578.251| 215.325| 37%
Juni| 605.013| 245.686| 41%
Juli| 697.809| 306.869| 44%
Agustus| 685.994| 300.802| 44%
September| 650.169| 283.834| 44%
Oktober| 651.666| 245.925| 38%
Total| 5.888.794| 2.269.243| 38%
Penurunan pada Oktober perlu menjadi perhatian. Sebab, jumlah kunjungan wisman pada bulan tersebut masih mencapai 651.666, tetapi jumlah pembayar PWA turun menjadi 245.925 orang.
Dengan kata lain, pertumbuhan aktivitas pariwisata tidak otomatis menjamin peningkatan kepatuhan pembayaran.
Pemerintah perlu menjelaskan faktor yang menyebabkan persentase pembayaran turun enam poin persentase dibandingkan tiga bulan sebelumnya.
Apakah berkaitan dengan mekanisme pemungutan, pengawasan, sistem pembayaran, atau belum optimalnya keterlibatan pelaku industri pariwisata?
Potensi Rp1 Triliun, Penerimaan Masih Rp340 Miliar
Besarnya potensi PWA juga perlu dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan sepanjang tahun.
Jika jumlah kunjungan wisman 2026 mencapai tujuh juta, potensi bruto pungutan secara matematis dapat mencapai Rp1,05 triliun.
Perhitungan tersebut menggunakan tarif Rp150.000 dikalikan tujuh juta kunjungan, dengan asumsi seluruh kunjungan memenuhi kriteria sebagai subjek pungutan dan tidak memperoleh pengecualian.
Sementara itu, realisasi hingga 31 Oktober baru mencapai Rp340,38 miliar.
Perbandingan tersebut menunjukkan adanya ruang peningkatan penerimaan yang besar. Namun, angka Rp1,05 triliun merupakan simulasi potensi teoritis, bukan proyeksi penerimaan resmi pemerintah.
Untuk mencapai penerimaan Rp500 miliar, diperlukan tambahan sekitar Rp159,61 miliar dari realisasi hingga akhir Oktober.
Pertanyaannya, apakah pemerintah telah memiliki strategi terukur untuk meningkatkan kepatuhan dalam dua bulan terakhir 2026?
Sebab, tanpa perbaikan sistem pemungutan, pertumbuhan kunjungan wisatawan berpotensi tidak memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan PWA.
150 Endpoint Terdaftar, Hanya 65 yang Aktif
Persoalan lain muncul dari keterlibatan pelaku usaha pariwisata sebagai titik pelayanan pembayaran PWA.
Dalam pemberitaan BALIPOST pada 22 September 2026, disebutkan bahwa dari sekitar 150 endpoint yang telah terdaftar, hanya 65 endpoint yang aktif melakukan pemungutan.
Endpoint tersebut berasal dari sejumlah pelaku usaha pariwisata, termasuk hotel, biro perjalanan wisata, dan pengelola daya tarik wisata.
Fakta ini menjadi catatan penting. Industri pariwisata merupakan salah satu mata rantai yang paling dekat dengan wisatawan asing selama berada di Bali.
Hotel, vila, biro perjalanan, penyedia transportasi, hingga pengelola destinasi sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan informasi sekaligus memfasilitasi pembayaran.
Jika jumlah endpoint aktif masih kurang dari separuh yang terdaftar, pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas kerja sama tersebut.
Apakah kendalanya terletak pada sosialisasi, kesiapan teknologi, mekanisme kerja sama, insentif, atau lemahnya pengawasan?
Pertanyaan ini penting dijawab agar kerja sama tidak sekadar tercatat secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kepatuhan.
Ombudsman Pernah Menyoroti Lemahnya Kepatuhan
Persoalan rendahnya kepatuhan PWA sebelumnya juga mendapat perhatian Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bali.
Dalam publikasi resminya pada 5 Januari 2026 berjudul Soroti Kepatuhan Rendah, Ombudsman Bali Dorong Perbaikan Tata Kelola Pungutan Wisatawan Asing, Ombudsman mengidentifikasi sejumlah persoalan, antara lain lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan petugas pemeriksa, serta belum tersedianya sistem pemindai otomatis atau auto-scanner di bandara.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya penerimaan PWA bukan semata-mata persoalan kesadaran wisatawan.
Ada persoalan sistem pengawasan, teknologi, dan tata kelola yang perlu dibenahi.
Dengan tingkat kepatuhan 38 persen hingga Oktober 2026, pemerintah perlu mengevaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang pernah disampaikan Ombudsman telah ditindaklanjuti secara efektif.
Perda Sudah Membuka Ruang, Implementasi Harus Dibuktikan
Secara regulasi, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki instrumen untuk memperluas mekanisme pemungutan.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 memberikan ruang bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak lain sebagai collecting agent, mitra manfaat, maupun endpoint.
Regulasi tersebut juga mengatur sanksi administratif bagi wisatawan asing yang tidak memenuhi kewajiban pungutan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, tantangannya bukan semata-mata ketiadaan landasan hukum. Persoalan berikutnya adalah bagaimana seluruh instrumen tersebut diterapkan secara konsisten, transparan, dan terukur.
Pemerintah perlu memperkuat integrasi data pembayaran dengan titik kedatangan wisatawan, memperluas kerja sama dengan maskapai dan platform perjalanan daring, serta mengoptimalkan peran hotel, biro perjalanan, dan pengelola destinasi.
Sistem verifikasi juga perlu diperkuat agar wisatawan yang telah membayar tidak mengalami pemeriksaan berulang, sementara wisatawan yang belum memenuhi kewajiban dapat diarahkan melalui prosedur yang jelas.
PWA Bukan Sekadar Target Pendapatan
PWA bukan sekadar instrumen untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Dana yang dihimpun memiliki tujuan strategis, yakni perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
Karena itu, transparansi penerimaan, mekanisme pemungutan, dan penggunaan hasil pungutan harus berjalan beriringan.
Pemerintah Provinsi Bali perlu membuka data secara berkala mengenai jumlah kunjungan wisman, jumlah pembayar, tingkat kepatuhan, jumlah endpoint aktif, serta perkembangan penerimaan.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana hasil pungutan benar-benar dimanfaatkan untuk melindungi kebudayaan dan lingkungan alam Bali.
Data Januari–Oktober 2026 memberikan gambaran yang cukup jelas: 5,88 juta kunjungan wisman menghasilkan penerimaan PWA sekitar Rp340,38 miliar, tetapi tingkat pembayaran baru mencapai 38 persen.
Bali tidak kekurangan wisatawan. Tantangan sebenarnya adalah membangun sistem yang mampu mengubah besarnya arus kunjungan menjadi kepatuhan pembayaran.
Pemerintah perlu membuktikan bahwa kebijakan PWA bukan hanya berhasil menghimpun ratusan miliar rupiah, tetapi juga memiliki sistem pemungutan yang efektif, pengawasan yang berjalan, dan manfaat nyata bagi masyarakat Bali.
Sebab, keberhasilan PWA tidak semestinya hanya diukur dari nominal penerimaan, melainkan dari seberapa baik pemerintah memastikan kewajiban pembayaran terlaksana dan hasilnya kembali untuk melindungi Bali.
Editor – Ray
