Bidkum Polda Bali Siapkan Strategi Hadapi Lonjakan Praperadilan, 50 Personel Polres Bandara Dibekali KUHAP Baru

BADUNG – Potensi meningkatnya gugatan praperadilan menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali memberikan pembekalan khusus kepada penyidik dan personel Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai terkait strategi mitigasi praperadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.

Kegiatan penyegaran hukum tersebut berlangsung di Aula Lantai III Mapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Senin (9/11/2026), pukul 10.00 hingga 12.00 WITA. Sebanyak 50 personel, terdiri atas perwira dan bintara, mengikuti pembekalan yang menghadirkan narasumber dari Bidkum Polda Bali.

Materi ini menjadi penting menyusul perubahan sistem hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku sejak 2 Januari 2026. Regulasi baru tersebut memperkuat mekanisme praperadilan sekaligus memperluas pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.

Hadir sebagai pemateri, AKBP I Nyoman Gatra, S.H., M.H., selaku Kasubbidbankum Bidkum Polda Bali, didampingi IPDA Angelia A. S. Ni Made Budhi Artini, S.H., M.H., selaku PS Paur 1 Subbidbankum Bidkum Polda Bali.

Dalam kegiatan tersebut, AKBP I Nyoman Gatra mengungkapkan adanya peningkatan gugatan praperadilan hingga 66 persen berdasarkan data yang dipaparkan kepada peserta. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya meningkatkan ketelitian penyidik dalam menjalankan setiap tahapan penanganan perkara.

Ia menilai penyegaran hukum tersebut sebagai langkah positif dan menyebut kegiatan dengan fokus khusus pada strategi antisipasi serta mitigasi praperadilan itu sebagai yang pertama diselenggarakan oleh Polres di jajaran Polda Bali.

Pembekalan diarahkan pada penguatan pemahaman penyidik terhadap prosedur hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pelaksanaan upaya paksa hingga kelengkapan administrasi perkara. Kesalahan prosedur dalam tahapan tersebut berpotensi menjadi persoalan hukum yang dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.

Wakapolres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang mewakili Kapolres dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Bidkum Polda Bali. Ia berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan pemahaman personel mengenai penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Materi yang diberikan mencakup konsep dasar dan landasan hukum praperadilan, objek serta ruang lingkup pemeriksaan, anatomi praperadilan hingga kewenangan pengadilan dalam menguji tindakan aparat penegak hukum.

Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan upaya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHAP baru serta persyaratan penahanan berdasarkan Pasal 100.

Selain aspek substansi hukum, Bidkum Polda Bali menyoroti pentingnya penyesuaian aturan internal kepolisian, termasuk Perkap Nomor 6 Tahun 2019 dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, agar pelaksanaannya tetap selaras dengan ketentuan KUHAP terbaru.

Pengawasan penyidikan di tingkat satuan kerja juga menjadi perhatian. Setiap tindakan penyidik harus memiliki dasar hukum yang jelas, didukung administrasi yang lengkap, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Personel juga diingatkan agar segera berkoordinasi dengan Bidkum Polda Bali apabila menerima relaas atau surat panggilan yang mengindikasikan adanya gugatan praperadilan.

Kelengkapan tata naskah perkara (Takah), pembaruan informasi terkait surat telegram pimpinan Polri, serta dokumentasi komunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) turut ditekankan sebagai bagian dari penguatan administrasi penyidikan.

Termasuk dalam hal pengiriman Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), penyidik diminta berpedoman pada ketentuan KUHAP yang berlaku.

Pembekalan tidak hanya menyangkut penanganan perkara pidana. Bidkum Polda Bali juga memberikan materi mengenai pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa.

Dalam materi tersebut, personel diingatkan untuk memahami Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, termasuk ketentuan pemberitahuan kegiatan unjuk rasa paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan.

Penggunaan kekuatan dalam pengamanan harus mengacu pada Perkap Nomor 1 Tahun 2009, sedangkan pengendalian massa berpedoman pada Perkap Nomor 16 Tahun 2006.

Khusus di kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai yang merupakan objek vital nasional, setiap kegiatan pengamanan harus memperhatikan keselamatan masyarakat, ketertiban umum, serta kelancaran operasional bandara.

Personel dituntut mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi dialogis, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Optimalisasi fungsi intelijen untuk langkah pencegahan serta ketegasan pimpinan pengendali di lapangan juga menjadi bagian dari strategi pengamanan.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Forum ini dimanfaatkan peserta untuk memperdalam pemahaman sekaligus membahas berbagai persoalan hukum yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui pembekalan tersebut, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyidikan, memperkuat kepatuhan terhadap prosedur hukum, serta mengurangi risiko gugatan praperadilan akibat kelemahan administrasi maupun kesalahan penerapan hukum.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 12.00 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Editor - Ray