Akses Ditutup! Kini Pasang Kawat Berduri, Kuasa Hukum Tekankan Pidana Masih Berjalan
Kuasa hukum investor siapkan gugatan perdata atas dugaan kerugian akibat penutupan akses. Pihak NLPN membantah dan mengklaim jalan tersebut merupakan akses pribadi di atas tanah kliennya.
GIANYAR – Perselisihan akses jalan menuju proyek co-living milik investor Benny Wulur di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, memasuki babak hukum. Setelah melaporkan dugaan tindak pidana ke Polda Bali, kuasa hukum Benny Wulur, I Made Somya Putra, S.H., M.H., kini menyiapkan langkah perdata menyusul kembali ditutupnya akses jalan menggunakan kawat berduri.
Penutupan akses tersebut terjadi pada Jumat (13/11/2026), setelah sebelumnya penghalang beton dipasang di lokasi. Kondisi ini dinilai semakin memperumit aktivitas menuju lahan proyek investasi milik Benny Wulur.
Somya, yang akrab disapa Jro Somya, mengatakan laporan pidana yang diajukan pihaknya pada 2 November 2026 masih berjalan. Ia menyebut proses penanganan perkara di Polda Bali terus bergulir dan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat akan dimintai keterangan.
“Perkembangan kasus laporan pidana Pak Benny Wulur terkait pihak-pihak yang menutup akses jalan yang sudah dibebaskan di Keramas saat ini sudah bergulir. Dalam waktu dekat, semua pihak akan diperiksa. Jadi, proses ini terus berjalan dan bagi kami sudah on the track,” ujar Somya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Somya, pemasangan kawat berduri di atas penghalang beton justru berpotensi memperbesar kerugian yang dialami kliennya. Ia menegaskan, setiap dampak ekonomi akibat terhalangnya akses akan menjadi bagian dari perhitungan tuntutan hukum.
“Beton-beton yang ditancapkan khusus di akses jalan yang sudah dibebaskan menuju tanah Pak Benny atau klien kami, sekarang kembali dipasangi kawat berduri. Tidak apa-apa, justru semakin jauh mereka berbuat, semakin besar juga hitung-hitungan kerugian yang nantinya akan kami ajukan,” tegasnya.
Tidak berhenti pada laporan pidana, tim kuasa hukum Benny Wulur juga tengah mempersiapkan gugatan perdata untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang diklaim timbul akibat penutupan akses tersebut.
Somya bahkan menyatakan pihaknya akan mengkaji kemungkinan adanya peran aparat desa maupun unsur pemerintahan terkait apabila ditemukan dugaan pembiaran terhadap persoalan tersebut.
“Kami juga ingin menguji peran aparat desa dan aparat pemerintahan yang ada di sana. Termasuk nilai-nilai kerugian yang akan kami hitung terhadap dugaan pembiaran ini,” katanya.
Sebelumnya, sengketa mencuat setelah adanya permintaan kompensasi sebesar Rp1,5 miliar dari pihak yang mengklaim memiliki hak atas jalan tersebut, sebagaimana disampaikan tim kuasa hukum Benny Wulur.
Pihak Benny Wulur kemudian melaporkan dugaan pemerasan ke Polda Bali dengan seseorang berinisial NLPN sebagai terlapor. Namun, laporan tersebut masih dalam proses penanganan dan belum menjadi bukti bahwa tindak pidana telah terjadi.
Sementara itu, kuasa hukum NLPN, Nyoman Wirajaya, S.H., M.H., dari King Yustisia Law Office, membantah klaim bahwa akses jalan tersebut telah dibebaskan. Ia menegaskan jalan itu merupakan akses pribadi di atas tanah milik kliennya.
“Akses tersebut adalah akses pribadi di atas tanah klien kami. Semua yang memakai akses tersebut menyewa ke klien saya, termasuk Komune sendiri sudah menyewa 25 tahun yang lalu. Semua bukti sewanya ada,” ujar Wirajaya, Rabu (18/11/2026).
Wirajaya juga menyebut pihak kuasa hukum Benny Wulur pernah mendatangi kantornya untuk membicarakan mediasi. Namun, menurutnya, tawaran yang disampaikan belum mendapat respons.
Ia menegaskan pemblokiran akses akan tetap dipertahankan selama belum ada kesepakatan antara kedua pihak.
“Selama belum ada titik temu, pagar kami tetap akan memblokir akses tersebut,” tandasnya.
Kini, sengketa akses jalan di Keramas tersebut bergulir melalui dua jalur, yakni proses pidana yang dilaporkan pihak Benny Wulur dan persiapan gugatan perdata. Pembuktian status tanah, dokumen pembebasan, serta perjanjian penggunaan jalan akan menjadi faktor penting dalam menentukan hak masing-masing pihak.
Editor - Ray


