AHY Tegas! Demokrat Tak Ajukan Cawapres Pengganti Gibran, Serahkan kepada Prabowo

JAKARTA – Partai Demokrat menegaskan tidak akan ikut berebut posisi Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan partainya tidak mengusulkan kader maupun figur tertentu untuk mengisi kekosongan kursi RI-2.

Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menegaskan, proses pengusulan calon Wakil Presiden sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan pemilihannya dilakukan melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden,” tegas AHY.

Menurut AHY, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

“Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih,” ujarnya.

AHY juga mengungkapkan bahwa sikap politik Demokrat tersebut telah dikonsultasikan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keputusan ini sekaligus mempertegas posisi Demokrat di tengah berkembangnya spekulasi mengenai sejumlah nama yang berpeluang menggantikan Gibran. AHY memilih tidak membawa partainya masuk dalam persaingan politik untuk memperebutkan posisi Wakil Presiden.

AHY Minta Elite Politik Tidak Mendahului Konstitusi

Di tengah dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden, AHY mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak membiarkan perkembangan politik di tingkat elite memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia meminta semua pihak memberikan ruang kepada lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan konstitusi. Menurutnya, pergantian Wakil Presiden tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintahan maupun agenda pembangunan nasional.

AHY menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas, terlepas dari dinamika politik yang sedang berlangsung.

“Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita,” kata AHY.

Ia kemudian menyampaikan pesan yang menjadi penegasan sikap Demokrat dalam menyikapi perkembangan politik tersebut.

“Jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tegasnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan terhitung sejak surat pengunduran diri tersebut diterima. MPR selanjutnya akan memproses pengisian jabatan sesuai mekanisme konstitusional.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih. MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelenggarakan proses pemilihan tersebut.

Dengan pernyataan AHY, Demokrat secara terbuka memilih tidak mengusulkan kandidat dan menyerahkan sepenuhnya proses pengisian kursi Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo serta mekanisme pemilihan di MPR.

Kini, perhatian politik nasional tertuju pada langkah Presiden Prabowo dalam menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR. Di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai calon pengganti Gibran, Demokrat memilih mengambil sikap: tidak berebut posisi dan meminta seluruh pihak tetap berpegang pada konstitusi.

Editor - Ray