Broker Bongkar Dugaan Penyimpangan Dana Rp11 Miliar dalam Kepailitan Hotel Sing Ken Ken
Broker Muliadi Sumardi mengungkap dugaan pengalihan dana Rp11 miliar yang semestinya digunakan untuk pembayaran pajak dan komisi, hingga proses balik nama 84 unit Hotel Sing Ken Ken terbengkalai.
DENPASAR – Proses kepailitan Hotel Sing Ken Ken kembali menjadi sorotan. Bukan hanya menyangkut penyelesaian aset, perkara ini kini memunculkan dugaan serius terkait pengelolaan dana transaksi senilai Rp11 miliar yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya.
Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, hingga kepatuhan kurator terhadap mekanisme hukum kepailitan.
Dana yang semestinya digunakan untuk membayar kewajiban pajak dan komisi perantara justru diduga dipinjamkan kepada pihak lain. Dampaknya, proses balik nama 84 satuan rumah susun (sarusun) yang menjadi bagian dari transaksi Hotel Sing Ken Ken hingga kini belum terselesaikan.

Foto Hotel Sing Ken Ken sebelum pailit.
Persoalan tersebut mencuat dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (18/11/2026), terkait sengketa kepailitan Hotel Sing Ken Ken yang melibatkan kurator berinisial WUM.
Broker dalam transaksi Hotel Sing Ken Ken, Muliadi Sumardi (MS), seusai persidangan membeberkan adanya dua komponen pembayaran dalam transaksi tersebut.
Pertama, pembayaran sebesar Rp55 miliar untuk pembelian Hotel Sing Ken Ken. Kedua, dana sekitar Rp11 miliar yang dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban pajak dan komisi perantara dalam proses balik nama 84 unit sarusun.
Menurut Muliadi, pihak pembeli telah memenuhi kewajiban pembayaran Rp55 miliar. Dana tambahan sekitar Rp11 miliar juga telah disediakan untuk menyelesaikan kewajiban lanjutan transaksi.
Namun, persoalan muncul ketika dana yang sudah memiliki peruntukan tersebut diduga tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Muliadi, dana tersebut justru dipinjamkan kepada seseorang bernama Ibu Dayu.
Penggunaan dana di luar tujuan awal inilah yang kemudian dipersoalkan karena berakibat pada tertundanya pembayaran pajak dan komisi.
"Uang yang seharusnya dipakai untuk membayar pajak justru dipinjamkan ke orang lain. Akibatnya, balik nama tidak bisa terlaksana dan komisi juga tidak bisa dibayarkan," ungkap Muliadi seusai persidangan, Rabu, 18 November 2026.
Ia menegaskan, dana Rp11 miliar tersebut bukan dana tanpa tujuan. Sejak awal, penggunaannya telah diarahkan untuk memenuhi kewajiban transaksi, termasuk pembayaran pajak yang menjadi persyaratan penyelesaian administrasi balik nama 84 unit sarusun.
Muliadi juga merujuk dokumen internal berupa Internal Office Memo (IOM), yang di dalamnya memuat mekanisme pembayaran komisi sebesar 2,5 persen sebagai kewajiban pihak pembeli. Dana tersebut dititipkan untuk mendukung penyelesaian transaksi bersama sejumlah kebutuhan lainnya.
Dengan demikian, persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar belum dibayarkannya komisi, melainkan dugaan penggunaan dana yang telah dialokasikan untuk kepentingan tertentu, tetapi justru dialihkan kepada pihak lain.
Situasi ini memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai bagaimana pengelolaan dana dalam proses kepailitan dilakukan, siapa yang memiliki kewenangan menggunakan dana tersebut, serta apakah mekanisme penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam perkara kepailitan, pengelolaan harta pailit bukan ruang bebas bagi pihak yang diberi kewenangan. Kurator memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan membereskan harta pailit sesuai ketentuan hukum, dengan memperhatikan kepentingan para pihak serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Karena itu, apabila benar terdapat dana yang telah dialokasikan untuk memenuhi kewajiban transaksi kemudian dipinjamkan kepada pihak lain tanpa dasar dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius. Namun, dugaan pelanggaran maupun tanggung jawab pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru. Muliadi menyebut telah ada surat pernyataan tertanggal 6 November 2024 yang memuat janji penyelesaian kewajiban dalam waktu satu bulan.
Namun, hingga persidangan pada 18 November 2026, penyelesaian yang dijanjikan disebut belum juga terealisasi.
"Sudah ada surat pernyataan tanggal 6 November 2024, dijanjikan selesai dalam waktu satu bulan. Tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaian," ujarnya.
Kondisi tersebut membuat Muliadi mempertanyakan dasar penggunaan dana yang sejak awal telah disediakan untuk menyelesaikan kewajiban transaksi, sementara hak dan kepentingan pihak pembeli belum sepenuhnya terpenuhi.
"Pembayaran pembelian sudah lunas. Tetapi uang untuk pajak dan komisi justru tidak diselesaikan. Pajak belum dibayar, sehingga 84 unit itu belum bisa dibalik nama," tegasnya.
Dalam persidangan juga disinggung sosok berinisial S yang disebut pernah bertugas membuka pintu di Hotel Sing Ken Ken, kemudian menjadi pihak yang mewakili kurator dalam sejumlah urusan. Namun, sejauh mana kewenangan dan keterlibatan S dalam pengelolaan transaksi maupun dana tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian di persidangan.
Kasus ini membuka persoalan yang lebih luas tentang tata kelola kepailitan Hotel Sing Ken Ken. Jika dana transaksi telah dibayarkan dan dana untuk memenuhi kewajiban lanjutan juga telah disediakan, mengapa penyelesaian pajak serta balik nama 84 unit sarusun justru masih terbengkalai?
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah seluruh pengelolaan dana dan tindakan pihak-pihak yang menjalankan proses kepailitan telah sesuai dengan mekanisme hukum, atau justru terdapat tindakan di luar prosedur yang semestinya menjadi bagian dari pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Transparansi aliran dana Rp11 miliar, dasar peminjaman kepada pihak lain, pertanggungjawaban penggunaannya, serta kewenangan pihak yang mengambil keputusan menjadi sejumlah hal yang perlu dibuka secara terang dalam proses hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan mengenai dugaan pengalihan penggunaan dana tersebut masih bersumber dari penjelasan Muliadi Sumardi.
Redaksi belum memperoleh konfirmasi dan tanggapan dari kurator WUM, pihak yang disebut bernama Ibu Dayu, maupun pihak berinisial S. Hak jawab dan klarifikasi para pihak tetap terbuka untuk memastikan pemberitaan berimbang sesuai prinsip jurnalistik.
Editor - Ray
Catatan Redaksi:
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi menjaga prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.


