Hasto Terima Padma Dharma Sandhi, Dialog arah pembangunan Bali Wajib Tri Hita Karana 

GIANYAR — Lencana Padma Dharma Sandhi yang diterima Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Minggu (30/8/2026), tidak berhenti sebagai simbol penghormatan. Pertemuan tersebut berkembang menjadi ruang dialog mengenai arah pembangunan Bali, ketimpangan kawasan, masa depan pariwisata hingga pentingnya membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara.

Sekitar 13 penglingsir Puri Se-Jebag Bali hadir dalam pertemuan tersebut. Sebelum prosesi penyematan lencana, para penglingsir bersama Hasto melakukan persembahyangan di hadapan Topeng Gajah Mada sebagai simbol persatuan dan penghormatan terhadap leluhur.

Padma Dharma Sandhi dimaknai sebagai simbol merajut hubungan dan membangun kesepahaman di tengah perbedaan. Makna tersebut kemudian dikaitkan dengan kehidupan politik dan kebangsaan yang membutuhkan ruang dialog untuk mencari titik temu.

Pertemuan itu juga berlangsung ketika perekonomian Indonesia masih mencatat pertumbuhan positif. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen.

Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai tetap menyisakan tantangan berupa pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengurangan kemiskinan serta penguatan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

Para penglingsir berpandangan bahwa politik tidak semestinya hanya menjadi arena perebutan kepentingan. Politik juga harus mampu menjadi instrumen untuk mempertemukan perbedaan sekaligus menghasilkan solusi bagi persoalan masyarakat.

Karena itu, posisi Hasto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dinilai memiliki arti strategis. Para penglingsir berharap kekuatan politik yang dimiliki Hasto dapat digunakan untuk membawa aspirasi masyarakat, termasuk kepentingan Bali, ke dalam ruang pengambilan kebijakan nasional.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah ketimpangan pembangunan antara Bali Selatan dengan wilayah Bali lainnya.

Sekretaris Majelis Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali yang juga Penglingsir Puri Agung Singaraja, Anak Agung Ngurah Ugrasena, menilai konsentrasi aktivitas pariwisata di Bali Selatan telah menciptakan tekanan yang semakin besar terhadap kawasan tersebut.

“Bali terlalu lama tumbuh dengan konsentrasi pembangunan di bagian selatan. Bandara, hotel, pusat hiburan, investasi dan sebagian besar aktivitas wisata internasional bertumpuk di Badung dan Denpasar,” ujar Ugrasena.

Besarnya arus wisatawan memang menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi Bali. Namun, konsentrasi aktivitas pada kawasan yang relatif terbatas juga menimbulkan persoalan daya dukung lingkungan, kemacetan, sampah, tekanan ruang serta ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadi salah satu gambaran besarnya mobilitas tersebut. Data Angkasa Pura Indonesia menunjukkan bandara tersebut melayani 23,9 juta penumpang sepanjang 2024, meningkat 12 persen dibandingkan 2023 yang mencapai 21,4 juta penumpang.

Kondisi tersebut kemudian mendorong kembali gagasan pemerataan pertumbuhan melalui penguatan konektivitas Bali Utara, termasuk wacana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di kawasan Kubutambahan, Buleleng.

Bagi para penglingsir, bandara di Bali Utara tidak semata dilihat sebagai proyek transportasi. Infrastruktur tersebut dipandang sebagai salah satu instrumen untuk membuka pusat pertumbuhan baru sekaligus mengurangi tekanan pembangunan yang selama ini terkonsentrasi di Bali Selatan.

“Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu wilayah. Kami berbicara tentang masa depan Bali. Kalau pembangunan terus terkonsentrasi di selatan, tekanan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi akan semakin besar,” tegas Ugrasena.

Ia menilai pemerataan pembangunan membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan setelah seluruh aspek teknis, lingkungan dan sosial dikaji secara menyeluruh.

“Pembangunan tidak boleh berhenti pada perdebatan atau kajian semata. Setelah kajian dilakukan secara sungguh-sungguh, harus ada keputusan nyata,” katanya.

Aspirasi tersebut mendapat respons dari Hasto. Ia mengatakan penghargaan Padma Dharma Sandhi yang diterimanya bukan sekadar penghormatan personal, melainkan amanah untuk menjaga komunikasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Saya menerima penghargaan ini bukan hanya sebagai kehormatan pribadi, tetapi sebagai amanah. Padma Dharma Sandhi mengandung pesan untuk merajut hubungan dan membangun kesepahaman di tengah perbedaan. Ini sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan kita,” ujar Hasto.

Menurut Hasto, perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diikuti dengan kemampuan untuk mencari solusi.

“Perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi setelah perbedaan itu ada, kita harus mencari titik temu. Politik harus menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan menambah persoalan,” katanya.

Hasto juga menyatakan kesediaannya membawa aspirasi para penglingsir melalui jalur politik yang dimilikinya, termasuk mengenai pemerataan pembangunan Bali dan pengembangan Bali Utara.

“Kalau para penglingsir menyampaikan kebutuhan Bali untuk pemerataan pembangunan, untuk mengurangi beban Bali Selatan dan membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara, aspirasi itu harus kita dengarkan. Saya akan memperjuangkannya melalui jalur politik yang saya miliki,” tegasnya.

Ia sekaligus meminta Pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian terhadap aspirasi para penglingsir.

“Saya berharap Pemerintah Daerah Bali memperhatikan dan mendukung aspirasi para Raja Bali. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mendengar dan mencari jalan terbaik,” ujar Hasto.

Selain konektivitas, Hasto menyinggung sejumlah persoalan Bali seperti sampah, kemacetan dan pembangunan yang menurutnya perlu dikembalikan pada prinsip keseimbangan antara manusia, lingkungan dan kebudayaan.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung pentingnya menjadikan Tri Hita Karana sebagai salah satu pijakan dalam pembangunan Bali. Arah pembangunan, menurutnya, tidak boleh semata-mata mengejar kepentingan ekonomi tanpa memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Gagasan pemerataan kemudian diperluas oleh tokoh Bali, Nyoman Tirtawan. Ia melihat persoalan konektivitas bukan hanya menjadi kebutuhan Bali, tetapi juga bagian dari strategi pengembangan pariwisata Indonesia.

Menurut Tirtawan, Indonesia membutuhkan sebuah bandara berskala besar yang dapat berfungsi sebagai simpul utama penerbangan wisatawan sebelum mereka diteruskan menuju berbagai destinasi di Tanah Air.

“Bandara Induk Pariwisata Nusantara, di mana penerbangan-penerbangan besar yang mendarat di Bandara Induk nantinya bisa dipecah menjadi penerbangan ke destinasi lainnya seperti Sulawesi, NTB, NTT dan lain sebagainya,” kata Tirtawan.

Ia berpandangan bahwa pengembangan pariwisata harus berjalan beriringan dengan pembangunan konektivitas. Wisatawan yang datang tidak hanya memberikan dampak terhadap sektor penerbangan, tetapi juga menggerakkan hotel, restoran, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif dan sektor jasa di daerah tujuan.

“Wisatawan membawa uang ke daerah wisata. Bila ingin uang masuk banyak, tingkatkanlah pariwisata,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Juni 2026 mencapai 1,39 juta kunjungan. Pada periode yang sama, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 107,19 juta perjalanan.

Angka tersebut memperlihatkan besarnya pasar pariwisata Indonesia sekaligus kebutuhan terhadap konektivitas antardaerah yang semakin kuat.

Bagi Tirtawan, konsep Bandara Induk Pariwisata Nusantara dapat diarahkan sebagai simpul utama yang menghubungkan penerbangan internasional dengan destinasi-destinasi wisata di berbagai kawasan Indonesia.

“Indonesia memiliki destinasi wisata yang sangat banyak. Persoalannya adalah bagaimana wisatawan bisa masuk melalui satu simpul utama kemudian dengan mudah melanjutkan perjalanan menuju destinasi lain di Indonesia,” katanya.

Gagasan tersebut, menurutnya, dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperluas distribusi wisatawan sekaligus membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan yang selama ini menjadi magnet utama pariwisata.

Pertemuan di Puri Ageng Blahbatuh akhirnya tidak hanya meninggalkan pesan tentang penghargaan kepada seorang tokoh politik. Padma Dharma Sandhi menjadi pintu masuk bagi pembicaraan yang lebih luas: bagaimana politik, kebudayaan dan pembangunan dapat dipertemukan untuk menjawab persoalan masyarakat.

Bali Utara pun kembali ditempatkan dalam percakapan strategis. Bukan sekadar sebagai wilayah yang membutuhkan infrastruktur baru, melainkan sebagai calon pusat pertumbuhan yang dapat membantu mengurangi beban Bali Selatan sekaligus memperluas manfaat ekonomi pariwisata.

Dari Gianyar, pesan para penglingsir mengarah pada satu agenda besar: pemerataan. Sementara gagasan Nyoman Tirtawan membawa isu tersebut ke tingkat nasional melalui konsep Bandara Induk Pariwisata Nusantara—sebuah gagasan yang menempatkan konektivitas sebagai fondasi untuk membuka jalur pertumbuhan baru dari Bali Utara menuju Nusantara.

Editor: Ray

Dari Bali Utara untuk Nusantara.