Tanah Sudah Inkrah, Mengapa DPRD Bali Masih Cawe-cawe? Kuasa Hukum Pertanyakan RDP Komisi I
Kuasa hukum Ramia Cs, I Nengah Jimat, mempertanyakan agenda RDP Komisi I DPRD Bali atas sengketa tanah di Karangasem. Ia mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRD tidak melampaui kewenangan lembaga penegak hukum dan mencampuri pelaksanaan putusan pengadilan.
DENPASAR – Rencana Komisi I DPRD Provinsi Bali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait sengketa tanah di Desa Purwakerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, menuai kritik dari kuasa hukum Ramia Cs, I Nengah Jimat, S.H. Ia mempertanyakan langkah DPRD Bali yang dinilai berpotensi memasuki ranah penegakan hukum, sementara perkara tanah tersebut diklaim telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah hingga tingkat peninjauan kembali (PK).
Jimat menegaskan, DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Namun, fungsi tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan untuk mencampuri perkara perdata yang telah diputus melalui proses peradilan.

Keberatan itu disampaikan Jimat saat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Bali untuk menyerahkan surat permohonan evaluasi dan pemeriksaan terhadap langkah Komisi I DPRD Bali. Pihaknya juga meminta rencana RDP mengenai objek tanah tersebut dikaji kembali.
"Ini persoalan hukum privat antara individu dengan individu. Perkaranya sudah selesai melalui proses peradilan umum, mulai dari Pengadilan Negeri sampai tingkat peninjauan kembali. Karena itu, kami mempertanyakan apa kepentingan DPRD Provinsi Bali masuk ke dalam persoalan tersebut," tegas Jimat.
Menurut Jimat, pihaknya mendampingi sekitar 42 orang yang berkaitan dengan objek tanah di kawasan Amed, Desa Purwakerti. Perselisihan dengan pihak penggarap disebut telah berlangsung sejak 2017 dan berlanjut ke proses gugatan pada 2020.
Ia menyatakan, putusan pengadilan hingga tingkat PK memenangkan kliennya yang merupakan ahli waris I Ramil. Dalam keterangannya, putusan tersebut juga memerintahkan pihak I Ketut Gundul Cs meninggalkan objek tanah yang disengketakan.

Pasca putusan berkekuatan hukum tetap, pihaknya mengaku telah mengajukan permohonan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi yang semula direncanakan pada 12 November 2026, menurut Jimat, akhirnya ditunda.
Berbagai persiapan disebut telah dilakukan, mulai dari penyediaan alat berat, kendaraan angkut, tenaga kerja, kebutuhan upacara, gudang hingga ambulans. Persiapan tersebut, kata dia, telah menghabiskan sejumlah biaya.
"Persiapan sudah kami lakukan. Namun, menjelang hari pelaksanaan, eksekusi justru ditunda. Alasan yang disampaikan berkaitan dengan situasi keamanan, adanya rencana pengerahan massa, serta rencana kunjungan kerja Wakapolda Bali," ungkapnya.
Penundaan itu dinilai merugikan kliennya karena berbagai kebutuhan untuk pelaksanaan eksekusi telah dipersiapkan dan dibayar.
DPRD Bukan Lembaga Peradilan
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah pihak kuasa hukum memperoleh informasi mengenai rencana RDP Komisi I DPRD Bali yang disebut akan melibatkan sejumlah instansi, di antaranya BPN, BPKAD, Satpol PP, DPRD Karangasem, pemerintah desa, dan unsur terkait lainnya.
"Kami mendapatkan informasi mengenai rencana RDP tersebut melalui pesan WhatsApp. Namun, sampai sekarang klien kami belum menerima undangan resmi, meskipun nama klien dan kuasa hukum disebut dalam informasi yang beredar," ujarnya.

Jimat mempertanyakan dasar dan urgensi DPRD Bali membahas sengketa kepemilikan tanah antarwarga yang menurut pihaknya telah memperoleh penyelesaian melalui putusan pengadilan.
Ia mengingatkan, fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengambil alih kewenangan lembaga peradilan ataupun memengaruhi pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Jangan sampai fungsi pengawasan DPRD digunakan di luar tugas pokok dan fungsinya. DPRD bukan lembaga peradilan dan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi perkara perdata yang sudah diputus pengadilan," tegasnya.
Ia menambahkan, apabila kunjungan Komisi I DPRD Bali semula bertujuan memeriksa aset milik Pemerintah Provinsi Bali, kegiatan tersebut semestinya tetap berada dalam koridor pemeriksaan aset pemerintah dan tidak berkembang menjadi persoalan kepemilikan tanah privat.
Jimat meminta pimpinan DPRD Bali dan Badan Kehormatan DPRD melakukan evaluasi secara objektif terhadap langkah tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran etik atau dugaan penyalahgunaan kewenangan, ia meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Anggota dewan digaji oleh rakyat. Seharusnya mereka menjalankan tugas secara profesional, independen, dan netral. Jangan sampai lembaga negara digunakan untuk kepentingan tertentu atau menjadi alat untuk mengintervensi proses penegakan hukum," katanya.
Tidak hanya mempersoalkan rencana RDP, Jimat juga meminta agar pelaksanaan eksekusi nantinya mendapatkan pengamanan maksimal dari aparat kepolisian. Pihaknya berencana menyurati Kapolri, Kapolda Bali hingga Pangdam IX/Udayana untuk meminta dukungan pengamanan apabila eksekusi kembali dijadwalkan.
"Kami meminta agar proses hukum yang sudah berjalan tidak diintervensi oleh kelompok tertentu. Negara tidak boleh kalah oleh pengerahan massa maupun kepentingan oknum. Pelaksanaan putusan pengadilan harus dihormati," ujarnya.
Selain itu, pihaknya berencana menyurati Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri untuk meminta evaluasi atas persoalan tersebut. Pimpinan DPRD Bali, Sekretariat Dewan, serta Gubernur Bali juga diminta melakukan pengawasan terhadap dugaan penggunaan kewenangan kelembagaan di luar tugas dan fungsi.
Secara normatif, Pasal 96 dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur fungsi DPRD provinsi, termasuk fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketentuan serupa untuk DPRD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 149 dan Pasal 153.
Karena itu, pelaksanaan fungsi pengawasan harus tetap memperhatikan batas kewenangan kelembagaan. DPRD memiliki ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menggantikan fungsi pengadilan dalam memutus sengketa kepemilikan tanah.

Hingga berita ini diterbitkan, Komisi I DPRD Provinsi Bali belum memberikan keterangan resmi mengenai dasar dan tujuan peninjauan lokasi maupun urgensi rencana RDP tersebut. Redaksi tetap membuka ruang bagi Komisi I DPRD Bali, pimpinan DPRD, maupun pihak I Ketut Gundul Cs untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
Editor - Ray
Catatan Redaksi – Hak Jawab dan Hak Koreksi
Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan membuka ruang hak jawab serta hak koreksi bagi Komisi I DPRD Provinsi Bali, pimpinan DPRD Bali, maupun pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.


