Kecele! Tak Ada Ganti Nama Pantai Serangan, Pertemuan Tak Undang Bendesa Adat
DENPASAR - Heboh! Itulah yang bisa digambarkan dari pertemuan anggota DPR RI dan DPD RI di gedung UID Campus Bali dengan pihak BTID Kura Kura Bali.
Tokoh Bali I Nyoman Parta menuding perubahan nama pantai Serangan menjadi nama pantai Kura kura bali (Surf surf by the waves), mungkin karena tidak menyimak lebih dalam isu yang dihembuskan, jadi pernyataan itu dijawab santai oleh pihak BTID bahwa bukan pihaknya yang membuat nama di map google tersebut.
"Bila di zoom lebih dalam akan terlihat nama pantai Serangan, masih ada. Nama Pantai Kura Kura Bali yang tertera di Maps adalah peninggalan ajang WWF Mei 2024 lalu, " ujar Head of Communication PT BTID Zakki Hakim.
Kemudian Nyoman Parta kembali menyudutkan pihak BTID dengan perubahan nama jalan yang awalnya dianggap nama jalan Pulau Serangan diubah menjadi nama jalan Kura Kura Bali.
Tantowi Yahya selaku wakil owner BTID menjawab bahwa nama jalan Pulau Serangan sudah ada dan digunakan di ruas jalan di wilayah Denpasar dan ruas jalan ini (yang diubah) dikatakannya belum memiliki nama yang resmi.
"Nama jalan itu bersifat sementara, untuk memudahkan delegasi datang ke KEK Kura-kura Bali, supaya gampang, tapi setelah ini kami cabut, kami terima, " ujarnya, Kamis (30/01/2025).
Namun Tantowi mempertanyakan seandainya izin pembuatan nama jalan itu disetujui pemerintah maka membutuhkan waktu lagi untuk mengubahnya menjadi Jalan Pulau Serangan (ini juga belum resmi).
"Kalau memang mau diganti, jadi saat nama ruas jalan Kura kura Bali diizinkan, Jalan Pulau Serangan harus melalui proses permintaan izin lagi yang waktunya selama kurang lebih seperti yang kami alami,” jelasnya.
Tentang pelampung yang dibesar - besarkan seperti pagar bambu di lautan Tangerang, BTID mengatakan bahwa itu bagian dari pengamanan laut dari perdagangan BBM liar, narkoba dan produk haram lainnya.
"Kan tanggung jawabnya dikami, " sebut Tantowi.
Kemudian Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik juga sambil nada sengaja ditinggi - tinggikan menyoroti soal penggunaan rompi orange bagi nelayan Pulau Serangan dan akses laut bagi seluruh warga Bali.
Tantowi menyebutkan bahwa itu bertujuan untuk memudahkan dalam memantau karena mereka mengatakan masih membatasi hanya bagi nelayan setempat saja yang mendapatkan dampak maksimal.
Kemudian persoalan akses jembatan bagi nelayan dan menyediakan lahan parkir bagi umat Hindu di Pura Sakenan yang disinggung, ia berjanji akan membawa isu ini ke dalam rapat direksi nanti.
Kemudian berlanjut ke Nyoman Adi Wiryatama selaku anggota DPR RI ini, ia menegaskan agar bisa diselesaikan dengan bijak persoalan yang sebenarnya tidak besar.
"Mudah-mudahan ini selesai di sini pak, biar enggak kayak di Jakarta itu, saya juga lelah ke sana sini urusan bambu. Kita urus itu aja semua sekarang. Mudah-mudahan selesai di sini, saya kira bapak cukup bijak. Apa yang disampaikan teman-teman tadi, hak-hak rakyatnya di sini jangan sampai mereka terkurung kayak teroris di rumahnya sendiri, tidak bisa melaut ke mana-mana, sedangkan mereka lahir hidup dan besar di sini pak," tegas Adi Wiryatama mantan Ketua DPRD Bali ini.
Saat acara usai terlihat duduk diluar kursi Starbuck, Tokoh I Nyoman Gede Pariatha selaku Bendesa Adat Serangan terlihat tidak diundang langsung oleh pihak DPR RI dan DPD RI yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Ini yang lucu, karena pihak Bendasa Adat Seranganlah yang lebih paham apa yang terjadi di wilayah Desa Adatnya, bukan segelintir yang mengaku mewakili seluruh masyarakat Adat Serangan, terdengar dari percakapan beberapa tamu yang hadir disana. (Ray)
