FSRU Serangan Disetujui Bersyarat, Warga Minta Kajian ITS Dibuka
DENPASAR – Kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Desa Adat Serangan menghadirkan sinyal positif terhadap rencana pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) di Bali. Masyarakat setempat pada prinsipnya tidak menolak proyek strategis nasional tersebut, namun memberikan satu syarat penting, yakni hasil kajian ilmiah yang disusun oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) harus dibuka secara transparan kepada publik.
Ketua Komisi XII DPR RI menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama dalam proses pengawasan proyek tersebut.
"Pada prinsipnya masyarakat Serangan tidak menolak pembangunan FSRU. Namun mereka meminta agar hasil kajian ITS dibuka secara transparan sehingga masyarakat mengetahui dasar ilmiah dari proyek ini," ujar Ketua Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja di Desa Adat Serangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap proyek yang berkaitan langsung dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.
Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Publik
Permintaan masyarakat agar kajian ITS dipublikasikan dinilai sebagai bentuk partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Warga tidak hanya ingin menerima informasi sepihak, tetapi juga memahami secara utuh dampak teknis, sosial, maupun lingkungan dari pembangunan terminal terapung LNG tersebut.
Keinginan masyarakat untuk mengetahui isi kajian ilmiah menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur strategis harus berjalan seiring dengan prinsip keterbukaan informasi dan akuntabilitas.
Komisi XII DPR RI menilai pendekatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan yang mengedepankan dialog serta pengambilan keputusan berbasis data ilmiah.
"Setiap aspirasi masyarakat harus dikedepankan bersama kajian ilmiah yang objektif agar keputusan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tegas Ketua Komisi XII DPR RI.
DPR Diminta Kawal Keterbukaan Kajian
Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka harapan agar DPR RI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, tetapi turut memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang berkaitan dengan proyek FSRU.
Sejumlah pihak berharap Komisi XII DPR RI dapat memfasilitasi forum dialog terbuka antara tim penyusun kajian ITS dengan masyarakat Serangan sehingga seluruh hasil penelitian dapat dijelaskan secara ilmiah dan mudah dipahami.
Selain itu, DPR juga diharapkan mengawal implementasi rekomendasi hasil kajian apabila proyek tersebut memasuki tahap pelaksanaan.
Ketahanan Energi dan Perlindungan Lingkungan Harus Berjalan Beriringan
Pembangunan FSRU diproyeksikan menjadi salah satu solusi memperkuat pasokan gas dan ketahanan energi di Bali. Namun, masyarakat menilai keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari aspek penyediaan energi, melainkan juga dari keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan pesisir.
Dengan adanya transparansi terhadap hasil kajian ITS, masyarakat berharap proses pembangunan dapat berlangsung secara partisipatif, akuntabel, dan memperoleh legitimasi publik yang kuat.
Editor - Ray
