Sengketa Batuampargate Harusnya Tak Bisa Gugat Kembali, Rakyat Nunggu Kepastian Hukum
BULELENG – Perkara yang dikenal dengan sebutan Batuampargate kembali menjadi perhatian publik. Gugatan perdata yang kini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja memunculkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum, khususnya terkait objek sengketa yang sebelumnya telah melalui proses peradilan tata usaha negara (PTUN) hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.
Perkara dengan nomor register 495/Pdt.G/2026/PN.Sgr tersebut menjadi sorotan karena berkaitan dengan objek dan persoalan hukum yang disebut telah diperiksa dalam rangkaian perkara sebelumnya di PTUN Denpasar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Mataram, hingga Mahkamah Agung.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut berlanjutnya proses gugatan, tetapi juga menyentuh prinsip fundamental dalam sistem peradilan, yakni ne bis in idem. Asas tersebut bertujuan mencegah perkara yang telah diputus secara berkekuatan hukum tetap diperiksa kembali apabila memenuhi unsur kesamaan objek, dasar tuntutan, serta hubungan hukum para pihak.
Dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ditegaskan bahwa kekuatan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan dengan kesamaan pokok perkara, alasan tuntutan, serta pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan hukum yang sama.
Prinsip ini menjadi instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus mencegah munculnya putusan yang berpotensi saling bertentangan.
Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum atas Objek Sengketa
Dalam konteks Batuampargate, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah status hukum objek sengketa yang sebelumnya telah melalui proses peradilan hingga Mahkamah Agung.
Pemberitaan persidangan pada 3 November 2026 mencatat, Ketua Majelis Hakim PN Singaraja, Yakobus Manu, S.H., mengingatkan bahwa perkara dengan objek dan subjek yang sama sebelumnya telah melalui proses peradilan tata usaha negara.
“Bapak ikut yang TUN, sebagai tergugat intervensi dengan upaya hukum hingga tingkat kasasi,” ujar Yakobus saat memeriksa saksi Pasda Gunawan di Ruang Kartika PN Singaraja.
Dalam persidangan tersebut juga terungkap keterangan saksi mengenai putusan kasasi MA terkait penerbitan sertifikat pengganti Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 0001/Desa Pejarakan tertanggal 20 Oktober 2020 yang disebut dinyatakan cacat secara yuridis.
Hakim juga menyinggung persoalan pelaksanaan putusan tersebut. Dalam pemberitaan persidangan, Yakobus menyampaikan bahwa pembatalan sertifikat pengganti HPL belum dieksekusi oleh BPN karena masih menunggu proses hukum perdata.
Namun, terdapat aspek hukum yang perlu dicermati secara mendalam. Pengajuan perkara di lingkungan peradilan berbeda tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai pelanggaran asas ne bis in idem. Hakim harus menguji apakah pokok sengketa, objek, dasar tuntutan, serta hubungan hukum para pihak benar-benar memenuhi unsur yang dipersyaratkan.
Mahkamah Agung melalui berbagai yurisprudensinya telah memberikan pedoman mengenai penerapan asas tersebut, termasuk Putusan Nomor 123 K/Sip/1968 dan Putusan Nomor 1226 K/Pdt/2001.
Selain itu, perkembangan pedoman peradilan melalui SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 juga menjadi bagian penting dalam memahami penerapan asas ne bis in idem dan konsekuensi putusan terhadap gugatan yang mengandung unsur tersebut.
Dalam praktiknya, apabila unsur ne bis in idem terbukti terpenuhi, hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang tepat untuk menjaga finalitas putusan terdahulu.
Di sisi lain, putusan terdahulu yang hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) perlu dibedakan dari putusan yang telah memeriksa pokok perkara. Perbedaan tersebut menentukan apakah gugatan baru masih dimungkinkan atau justru terhalang asas ne bis in idem.
Karena itu, substansi putusan MA sebelumnya, batas kewenangan masing-masing lingkungan peradilan, serta kesamaan objek dan hubungan hukum para pihak menjadi faktor penting yang harus diperiksa secara cermat.
Batuampargate kini bukan hanya menjadi persoalan sengketa pertanahan, tetapi juga ujian terhadap konsistensi penerapan hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kepastian hukum seharusnya tidak berhenti pada lahirnya putusan, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan tersebut. Publik tentu berharap seluruh proses peradilan berjalan objektif, transparan, dan memberikan keadilan bagi semua pihak.
Editor - Ray
