Menko Polkam Sebut Sejumlah Wilayah Terdampak Bencana Perlu Pemungutan Suara Ulang
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, menyebut adanya sejumlah titik wilayah yang perlu dilakukan pemungutan suara susulan untuk Pilkada serentak 2024.
“Ada beberapa titik wilayah yang memang perlu dilakukan pemungutan susulan karena ada eskalasi yang terkait dengan bencana alam, entah itu karena gunung berapi, longsor ataupun juga banjir,” kata Budi saat di Subden Mabes TNI, Jakarta, dikutip dari keterangan Humas Kemenko Polkam, Rabu (27/11).
Dia menjelaskan, Pilkada serentak 2024 adalah yang terbesar pernah dilaksanakan dengan melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Oleh karena itu, menurutnya tantangan yang dihadapi juga sangat besar, seperti kendala geografis hingga bencana alam. Namun, Budi menekankan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang matang dan terpadu.
“Pemerintah memastikan semua upaya telah dikerahkan untuk menjamin kelancaran dan keamanan seluruh tahapan pilkada. Seluruh personel TNI, Polri, dan instansi terkait telah bersiaga penuh untuk mengawal proses ini hingga selesai,” ujar Budi.
Selain itu, Budi juga menyebutkan di beberapa wilayah terdapat gangguan keamanan saat pemungutan suara. Namun, dia memastikan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 tetap berjalan lancar dan damai sampai proses akhir.
“Sudah bisa diatasi oleh aparat TNI dan Polri, dan Insha Allah semua akan bisa dituntaskan sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tambahnya. Kendati demikian, Budi menegaskan proses pilkada masih harus berjalan dari tahap rekapitulasi hingga pelantikan kepala daerah. Dia mengajak semua pihak untuk berkomitmen dalam menjaga proses demokrasi Pilkada serentak 2024 yang berintegritas.
“Pemerintah mengajak semua pihak untuk terus menjaga suasana yang kondusif,” tegasnya.
Adapun, pada hari ini Budi menghadiri kegiatan siaga monitoring Pilkada serentak 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para pejabat lainnya. (at)
