Kementerian Kebudayaan Gandeng JMSI, Perkuat Narasi Budaya dan Konservasi Aksara Daerah

Kementerian Kebudayaan Gandeng JMSI, Perkuat Narasi Budaya dan Konservasi Aksara Daerah
Berfoto bersama Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Anindita Kusuma Listya, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik Muhammad Asrian Mirza, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Ibnu Hamad, Direktur Pengembangan Budaya Digital Andi Syamsu Rijal, serta Kepala Balai Media Kebudayaan Abu Chanifah dan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa.

Jakarta, 3 Maret 2026 – Fadli Zon menerima audiensi Pengurus Pusat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Ruang Mataram, Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa (3/3). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus dialog strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media dalam pemajuan kebudayaan nasional.

Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menyampaikan komitmen organisasinya sebagai salah satu konstituen muda di Dewan Pers untuk mengambil peran lebih aktif dalam isu kebudayaan, khususnya konservasi aksara daerah. Menurutnya, media siber memiliki daya jangkau luas yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat literasi budaya di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Fadli Zon menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Ia mengutip Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia.

“Peran media sangat erat dalam membangun dan menyebarluaskan narasi kebudayaan yang berkelanjutan. Kita membutuhkan diseminasi yang kuat, termasuk menghidupkan kembali narasi dari berbagai situs dan warisan budaya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli juga memaparkan bahwa Kementerian Kebudayaan tengah mempercepat penetapan dan pelestarian cagar budaya serta Warisan Budaya Takbenda (WBTB). Dari total WBTB yang telah ditetapkan, sekitar 10–20 persen di antaranya berasal dari sektor kuliner. Pemerintah juga tengah mengusulkan tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda ke UNESCO.

Menurutnya, langkah pelestarian tersebut harus diiringi strategi komunikasi publik yang efektif agar menjangkau masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri. “Revitalisasi sudah dilakukan, namun perlu narasi yang kuat sebagai bagian dari kampanye kebudayaan. Literasi ini penting bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk publik internasional,” tegasnya.

Selain itu, Kementerian Kebudayaan saat ini tengah menginventarisasi dan mendigitalisasi cerita rakyat dari berbagai daerah sebagai bagian dari penguatan ekosistem budaya nasional.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan, di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan Anindita Kusuma Listya, Staf Khusus Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik Muhammad Asrian Mirza, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Ibnu Hamad, Direktur Pengembangan Budaya Digital Andi Syamsu Rijal, serta Kepala Balai Media Kebudayaan Abu Chanifah.

Kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan JMSI diharapkan mampu membangun ekosistem narasi kebudayaan berbasis riset yang kuat, sekaligus memastikan budaya Indonesia tetap lestari, relevan, dan berdaya saing di tingkat global.

Editor - Ray