Sopir Pariwisata Bali Suarakan Ketidakadilan, “Taksi Online Hanya Ambil Untung”
DENPASAR - Buntut dari demo para sopir pariwisata yang tergabung dalam Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, kini perjuangan mereka sampai di Dinas Pariwisata Bali, Kamis (21/01).
Pertemuan ini diterima langsung oleh tuan rumah yakni Kepala Dinas Pariwisata, Tjok Bagus Pemayun bersamaan dengan Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, perwakilan Dishub, Perizinan, dan Disnaker Provinsi Bali.
Sebanyak kurang lebih 30-an orang melalui perwakilannya menekankan keinginan mereka untuk menertibkan keberadaan taxi online yang berplat luar Bali. Mereka menerangkan juga soal keberadaan mereka hanya mengambil untungnya saja dari keberadaan kondisi pariwisata Bali tanpa melihat bahwa para driver asal Bali juga menjaga Bali dengan turut ber-yadnya yang diyakini dapat membuat Bali 'Metaksu' dan banyak diminati wisatawan.
“Jadi masyarakat Bali itu menjaga budaya yang kemudian berbuah menjadi daya tarik dan dikunjungi wisatawan"
Koordinator Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, I Made Darmayasa mengatakan, forum ini terbentuk awal Desember 2025. Terdiri dari 106 paguyuban sopir pariwisata, bahkan 1 paguyuban anggotanya diperkirakan mencapai 500 orang lebih.
Forum ini juga diinformasikan telah melakukan audensi ke PJ Gubernur Bali, kemudian melakukan aksi damai ke DPRD Bali, Ke DPD RI Bali dan saat ini ke Dinas Pariwisata Bali.
Mereka menyoroti agar pemerintah dapat membatasi kuota taxi online, tata ulang rental mobil dan sepeda motor.
"Perang tarif saat ini sudah masuk kategori tidak wajar bahkan ada potongan sampai 20%, " ujar Darmayasa.
Mereka juga menghendaki perubahan tarif angkutan sewa khusus yang dianggap sudah kadaluarsa sejak tahun 2018.
Kepala Satpol PP Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Rai Darmadi dalam wawancara singkatnya menekankan bahwa aspirasi tadi akan menjadi bahasan bersama dirinya dan dinas Perhubungan.
"Kita ikut mengawal dan berharap agar para pejuang driver ini lebih sejahtera. Mengenai pembatasan sopir online kita akan bahas kembali " ujar Dewa Darmadi.
Ancaman demo yang diumbar oleh Forum, Dharmadi juga menjawab enteng bahwa itu bagian dari aspirasi.
Kadis Pariwisata Bali juga dalam wawancara singkatnya mengatakan mengapresiasi kawan - kawan forum perjuangan dalam mengajukan aspirasinya.
Namun kondisi itu tentu harus melibatkan DPRD dan pemerintahan daerah Bali.
"Kita juga telah mendengar bahwa permohonannya untuk penyesuaian tarif angkutan sewa, kami akan mendorong itu, " ujarnya.
Dengan meningkatkan standar pelayanan pariwisata tentu itu dapat membuay wisatawan menjadi nyaman, aman dan tenang.
Ini perlu harus dipertemukan dari perhubungan ada batas bawah dan atas, peraturan tahun 2018 ini perlu dikaji kembali.
Awak media menanyakan soal driver harus ber KTP Bali, tentu itu upaya yang perlu dikaji secara maksimal. (Ray)
