Satpol PP Bali Dibawa ke Panggung Politik, Darmadi Santai Tanggapi Tuduhan Mandul
DENPASAR – Sorotan publik yang menyebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali tak lebih dari “macan kertas” ditanggapi tenang oleh pimpinannya, I Dewa Nyoman Rai Darmadi. Melalui pesan suara, Jumat (19/9/2025), Darmadi menegaskan bahwa pihaknya siap dievaluasi dan tidak merasa alergi terhadap kritik.
“Partner kami kan Komisi I. Jadi kalau mau buka-bukaan, ya di sana tempatnya. Apa kendala kami, apa yang sudah berjalan, semua akan dibicarakan,” ujarnya.
Menurut Darmadi, struktur Satpol PP ada di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Setiap level memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda. Ia menegaskan bahwa penanganan masalah ketertiban tidak bisa hanya dibebankan pada Satpol PP provinsi.
“Soal bencana banjir, misalnya, itu bukan semata karena lemahnya kinerja Satpol PP. Penanganannya harus menyeluruh, dari hulu ke hilir, melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi terkait,” jelasnya.
Darmadi menambahkan, keterbatasan personel membuat pihaknya harus bekerja sama dengan perangkat daerah lain, terutama dalam menjangkau wilayah kabupaten/kota. “Kewenangan otonomi kan ada di daerah. Kami di provinsi mengawasi, tapi pelaksanaan detail tetap di kabupaten/kota,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa Satpol PP bukan “Superman” yang bisa menuntaskan semua masalah sekaligus. Salah satu contoh yang ia singgung adalah penertiban pedagang di area parkir timur Lapangan Renon.
“Sudah kami sampaikan secara humanis, di sana tidak boleh berjualan kecuali saat ada event tertentu atau Car Free Day. Jadi penertiban bukan asal tindak,” terang Darmadi.
Terkait tuduhan kinerja melempem, Darmadi menyebut kritik adalah hal wajar. Ia siap membeberkan apa yang menjadi hambatan sekaligus capaian yang telah berhasil dituntaskan bila dievaluasi secara resmi.
“Kalau kami diam, dibilang lemah. Kalau kami bertindak, dituding keras. Jadi kami bekerja sesuai aturan saja. Prinsipnya kami jalan terus sampai tuntas,” tegasnya.
Lebih jauh, Darmadi mengungkap adanya dinamika politik di balik kritik yang dialamatkan kepada institusinya. Ia menyinggung teguran dari salah satu pimpinan Komisi II DPRD Bali terkait berdagang di kawasan terlarang.
“Kalau satu saja diberi toleransi, maka akan banyak yang ikut minta izin. Kemarin kami bantu bongkar dengan damai, tidak ada kekerasan,” tutupnya. (Tim)
