Ditegur Presiden Baru "Ngeh"! Padahal Paham Pariwisata Sumber Utama Pendapatan
BOGOR — Teguran keras Presiden RI Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Bali dan jajarannya yang hidup di dunia pariwisata atas kondisi pantai Bali yang kotor membuka fakta pahit, krisis sampah dibiarkan berlarut hingga mencoreng nama Indonesia di mata dunia.
Sorotan internasional terhadap Bali bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari lemahnya kepedulian dan minimnya tindakan nyata dalam menjaga kawasan wisata unggulan nasional.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026), Prabowo secara terbuka mengungkap rasa malunya setelah menerima kritik langsung dari sejumlah tokoh dan pejabat asing. Kritik itu, menurut Presiden, menjadi alarm keras bahwa persoalan kebersihan pantai, khususnya di Bali telah mencapai titik memalukan dan tak bisa lagi ditutup-tutupi.
Presiden menegaskan, pariwisata tidak akan tumbuh di tengah lingkungan yang rusak dan dipenuhi sampah. Ia bahkan memperlihatkan dokumentasi visual kondisi pantai yang tercemar, bukan hanya di Bali tetapi juga di sejumlah daerah lain. Fakta ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah belum menjadi prioritas serius di tingkat daerah, meski sektor pariwisata selama ini menjadi sumber utama pendapatan.

Prabowo menyoroti kebiasaan menunggu instruksi pusat sebagai akar masalah. Ia menilai kepala daerah seharusnya memiliki inisiatif dan keberanian mengambil langkah konkret tanpa harus ditegur terlebih dahulu.
Presiden mendorong agar seluruh potensi daerah digerakkan, termasuk melibatkan pelajar dari tingkat SD hingga SMA dalam kegiatan rutin menjaga kebersihan kawasan wisata.
Namun, Prabowo juga menegaskan bahwa negara tidak akan terus menunggu. Jika pemerintah daerah dinilai gagal menunjukkan keseriusan, maka intervensi langsung akan dilakukan. Ia memastikan TNI dan Polri siap dilibatkan untuk mengorganisir pembersihan pantai dan ruang publik secara berkala, sebagai bentuk kehadiran negara saat otoritas lokal tak berdaya.
Presiden turut mengkritik budaya birokrasi yang tidak memberi teladan. Ia memerintahkan ASN, pegawai BUMN, hingga pejabat kementerian dan lembaga turun langsung membersihkan lingkungan kerja masing-masing. Bahkan, waktu khusus sebelum jam kerja diwajibkan untuk kerja bakti, sebagai simbol bahwa disiplin kebersihan harus dimulai dari pemerintahan.
Sebagai penguatan kebijakan, pemerintah pusat menyiapkan dukungan anggaran dan sarana pendukung seperti truk serta gerobak sampah. Seluruh langkah ini dirangkum dalam Gerakan Indonesia ASRI Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang akan menjadi agenda nasional.
“Negara harus menyatakan perang terhadap sampah. Ini bukan sekadar soal estetika, tapi soal kesehatan rakyat dan martabat bangsa,” tegas Prabowo.
Pesan Presiden jelas: Indonesia tidak boleh terus bergerak karena teguran, tetapi bila kepedulian daerah tak kunjung hadir, negara siap mengambil alih kendali.
Editor: Ray

