Integrasi TNI-Polri di Bawah Kemenko Polkam, Strategi Perkuat Keamanan Nasional
DENPASAR - Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat koordinasi dan sinergi antara institusi pertahanan dan keamanan.
Salah satu langkah terbaru yang ditempuh adalah integrasi TNI dan Polri di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam). Langkah ini dinilai akan meningkatkan efektivitas dalam menghadapi tantangan keamanan di tengah situasi global yang dinamis, terutama dengan adanya ancaman non-militer seperti terorisme, narkoba, dan ancaman siber yang semakin mengkhawatirkan.
Kini, TNI-Polri dan Kejaksaan berada di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan seiring Kemenko Polkam yang dipecah. Menko Politik dan Keamanan kini dijabat Jenderal (Purn) Budi Gunawan yang sebelumnya merupakan Kepala BIN.
Budi Gunawan pernah disebut sebagai orang yang berjasa mempertemukan Megawati dan Prabowo usai Pilpres 2019.
Di luar tugasnya mengoordinasikan persoalan keamanan, reformasi birokrasi, komunikasi, dan digital, Budi dianggap akan menjembatani hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada tugasnya, kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi antar dua lembaga penting ini. Selama ini, TNI dan Polri kerap kali menghadapi hambatan dalam sinkronisasi tugas dan fungsi mereka di lapangan, meskipun keduanya memiliki peran yang vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Dengan ditempatkannya TNI dan Polri di bawah satu payung koordinasi Kemenko Polhukam, berbagai hambatan yang berpotensi menghambat respon cepat terhadap berbagai ancaman keamanan dapat ditekan seminimal mungkin.
"Hal yang paling pertama yang akan saya lakukan adalah komitmen saya untuk bisa memastikan terciptanya dan terjaganya stabilitas keamanan, khususnya di bidang politik dan keamanan," kata Budi.
Dalam pelaksanaannya, integrasi ini akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam yang akan memiliki kewenangan strategis dalam mengarahkan dan mengawasi kolaborasi kedua institusi tersebut.
Kemenko Polhukam juga akan berperan sebagai pusat pengendalian kebijakan yang memungkinkan TNI dan Polri bekerja sama lebih erat dan responsif terhadap perkembangan situasi. Dengan begitu, sistem keamanan nasional yang selama ini berjalan secara terpisah akan bisa menyatu dan menghasilkan respon yang lebih efisien.
Meskipun demikian, kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana pemerintah memastikan bahwa pembagian tugas antara TNI dan Polri tetap terjaga dan sesuai dengan fungsi dasar masing-masing.
Polri sebagai institusi sipil diharapkan tetap menjalankan peran penegakan hukum, sementara TNI tetap fokus pada pertahanan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tetap menjaga ketertiban dalam menjalankan operasi keamanan nasional.
Integrasi ini juga diharapkan dapat mengubah paradigma masyarakat terhadap keamanan nasional, di mana TNI dan Polri akan dilihat sebagai satu kekuatan yang solid dalam menjaga kedaulatan negara. Dengan adanya kolaborasi yang lebih erat ini, pemerintah optimis bahwa Indonesia akan semakin siap menghadapi ancaman yang beragam, baik dari dalam maupun luar negeri. (Ray)
