BMPS Desak Pemerintah Libatkan Sekolah Swasta Tingkatkan APM
Denpasar, 22 Mei 2025 – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali mendesak pemerintah agar memperkuat peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan, khususnya menjelang pelaksanaan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) di seluruh Bali.
Dalam surat bernomor 045/BMPS-BALI/V/2025 yang disampaikan kepada Ombudsman Bali, BMPS mengungkapkan keprihatinan atas penutupan 29 SMA swasta sejak 2022. Penurunan jumlah siswa dianggap sebagai dampak dari pembangunan sekolah negeri baru yang tidak mempertimbangkan kondisi demografis dan distribusi kuota penerimaan.
“Sekolah swasta bukan pesaing, melainkan mitra strategis pemerintah. Jika dikelola dengan sinergis, sekolah swasta dapat membantu meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) yang masih stagnan di angka 74 persen,” kata Ketua BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, S.H.
BMPS juga menyoroti anggaran pendidikan dari APBD Bali 2024 sebesar Rp1,38 triliun (20% dari total Rp6,9 triliun), yang dinilai cukup untuk mewujudkan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta. Dengan jumlah siswa SLTA sebanyak 186.111 orang, alokasi tersebut setara dengan Rp7,4 juta per siswa per tahun.
Dalam pertemuan dengan Ombudsman dan para Kepala Dinas Pendidikan se-Bali, BMPS menyampaikan empat rekomendasi utama:
1. Evaluasi dan validasi Dapodik sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025.
2. Distribusi kuota yang adil antara sekolah negeri dan swasta dalam sistem SPMB.
3. Kemitraan sinergis antara pemerintah dan seluruh jenis sekolah tanpa dikotomi.
4. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan agar berdampak langsung pada mutu dan akses pendidikan.
BMPS berharap rekomendasi ini menjadi perhatian serius dalam penyusunan kebijakan pendidikan ke depan. “Bali harus bisa menjadi model integrasi potensi pendidikan negeri dan swasta demi mencetak generasi unggul,” tutup Ambara Putra.
Dengan sinergi yang inklusif, BMPS yakin target peningkatan APM bisa tercapai dan eksistensi sekolah swasta tetap terjaga sebagai pilar penting pendidikan nasional. (Ray)
