Jutaan Benih Lobster Ilegal dari Indonesia Banjiri Vietnam, Kerugian Negara Capai Rp 30 Triliun per Tahun

Jutaan Benih Lobster Ilegal dari Indonesia Banjiri Vietnam, Kerugian Negara Capai Rp 30 Triliun per Tahun
Sumber foto: google

JAKARTA - Penyelundupan benih bening lobster (BBL) asal Indonesia ke Vietnam terus menjadi persoalan serius yang berdampak pada kerugian negara. 

Setiap tahun, sekitar 600 juta benih lobster diduga diselundupkan ke negara tersebut, dengan potensi kerugian mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan bahwa militansi Vietnam dalam mendapatkan BBL sangat luar biasa. 

Hal ini turut mendongkrak ekspor lobster negara itu ke China hingga mencapai nilai US$ 2,5 miliar. Ironisnya, Vietnam sebenarnya tidak memiliki sumber daya BBL secara alami.

Tambak Lobster Vietnam yang Mengguncang

Dalam kunjungan diplomasi ke Vietnam, Trenggono mengaku terkejut melihat tambak budidaya lobster yang sangat besar di negara tersebut. Ia mendapati bahwa seluruh benih yang digunakan dalam tambak tersebut didapat secara ilegal dari Indonesia.

"Setiap bulan kita menangkap nelayan Vietnam yang masuk wilayah Indonesia. Saat saya ke sana, saya melihat tambak budidaya lobster yang luar biasa besar. Berdasarkan informasi, ada 600 juta bibit lobster yang semuanya berasal dari Indonesia secara ilegal," ungkapnya dalam konferensi pers, Rabu (10/1).

Trenggono menegaskan bahwa klaim Vietnam mendapatkan BBL secara legal dari Malaysia dan Singapura tidak masuk akal. Pasalnya, kedua negara tersebut tidak memiliki sumber daya BBL seperti Indonesia.

Rencana Buka Keran Ekspor dengan Syarat

Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah berencana membuka ekspor BBL ke Vietnam dengan syarat yang ketat. Salah satunya adalah kewajiban Vietnam untuk berinvestasi dan melakukan budidaya lobster di Indonesia.

"Kita memberikan ruang kepada investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia. Dengan cara ini, kebutuhan BBL mereka bisa dipenuhi secara resmi, dan kita bisa menerima pendapatan negara dari proses tersebut," jelas Trenggono.

Langkah ini dinilai sebagai solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Indonesia tidak hanya bisa mencegah penyelundupan, tetapi juga mendapatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan dan perikanan.

Manfaat Ekonomi Jangka Panjang

Trenggono optimis bahwa kebijakan ini akan memberikan manfaat besar bagi perekonomian Indonesia.

Dengan mekanisme resmi, sumber daya alam negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa, sekaligus mengurangi praktik ilegal yang merugikan.

"Tujuannya adalah investasi dan pertumbuhan. Kita ingin mendapatkan multiplier effect yang positif, sehingga ekspor BBL tidak hanya menguntungkan pihak luar, tetapi juga memberikan sumbangsih besar bagi Indonesia," tegasnya.

Pemerintah kini tengah mempersiapkan langkah-langkah konkret untuk merealisasikan kebijakan tersebut, termasuk memastikan pengawasan yang ketat guna mencegah penyelundupan BBL ke luar negeri. (Ray)