Pemuda Kristen Bali Deklarasikan Perang terhadap Korupsi, Tolak 'Bancakan' Anggaran dan Desak Pemerintahan Bersih
Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali mendeklarasikan gerakan moral antikorupsi di Denpasar. Mereka menolak praktik bancakan anggaran negara, menuntut transparansi kebijakan publik, dan mendesak penegakan hukum tanpa pandang bulu.
DENPASAR – Gelombang tuntutan terhadap pemerintahan yang bersih kembali mengemuka di Bali. Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali yang terdiri dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa mendeklarasikan gerakan moral antikorupsi sebagai bentuk komitmen mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Deklarasi yang dibacakan dalam Manifesto Publik di Denpasar, Jumat (10/7/2026), menegaskan sikap tegas pemuda Kristen Bali terhadap berbagai persoalan yang dinilai membebani masyarakat, mulai dari dugaan penyalahgunaan anggaran negara, praktik politik utang, hingga proyek-proyek pemerintah yang dianggap tidak memberikan manfaat maksimal bagi publik.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Badung, Josua Synocto Hutabarat, mengatakan gerakan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan yang dinilai masih jauh dari prinsip integritas dan keadilan.
Menurutnya, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan menjadi sarana memperkaya kelompok tertentu melalui penyalahgunaan kewenangan.
"Di bawah terang Firman Tuhan yang sejati, kami siap berdiri di garis depan untuk menolak budak utang dan bancakan proyek nasional, serta menuntut etika Ilahi dalam kebijakan publik," tegas Josua saat membacakan manifesto.
Dalam manifesto tersebut, Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali juga menyoroti sejumlah program strategis pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KMDP), hingga kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Mereka menekankan agar seluruh kebijakan dijalankan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain mengkritisi kebijakan publik, konsorsium juga mendesak aparat penegak hukum meningkatkan komitmen dalam memberantas korupsi tanpa membedakan status maupun jabatan pelaku. Mereka menilai penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Josua menegaskan gerakan tersebut bukan sekadar aksi simbolik, melainkan wadah perjuangan moral yang menggabungkan pendekatan akademik dan nilai-nilai spiritual dalam mengawal kehidupan berbangsa.
"Kami, Pemuda Kristen Bali, menyatakan bahwa gerakan ini adalah wadah ilmiah dan rohani yang terarah, berbobot, dan berdampak nyata. Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan merajalela," ujarnya.
Melalui deklarasi tersebut, Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali juga meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Provinsi Bali, DPRD kabupaten/kota se-Bali, hingga instansi terkait membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mahasiswa, pemuda Kristen, dan masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam proses penyusunan maupun pengawasan kebijakan publik.
Mereka turut mendorong pemerintah melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh, termasuk membersihkan aparatur sipil negara dari praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan. Dokumen manifesto itu rencananya akan disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
Dukungan terhadap gerakan tersebut juga datang dari Rektor Sekolah Tinggi Teologia Cornerstone (STTI-C), Pdt. Dr. David Henry Parera. Ia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dalam melahirkan generasi yang kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
"Kampus tidak boleh kehilangan keberanian menyuarakan kebenaran. Ketika masyarakat memilih diam, persoalan bangsa akan semakin besar. Karena itu, suara kritis dari dunia akademik harus terus hidup sebagai bagian dari kontrol sosial yang konstruktif," ujar Henry Parera.
Ia berharap gerakan yang digagas Konsorsium Suara Pemuda Kristen Bali mampu menjadi ruang edukasi publik sekaligus memperkuat budaya integritas, transparansi, dan pemerintahan yang bersih demi terwujudnya tata kelola negara yang semakin baik.
Reporter: Ran
