KEK Kura-Kura Bali Bantah Hoaks, Tidak Ada Wajib KTP untuk Sembahyang di Pura Tirtha Harum
DENPASAR – Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali menegaskan kabar bahwa warga Desa Serangan harus menyerahkan KTP untuk sembahyang di Pura Tirtha Harum adalah tidak benar.
Informasi ini disampaikan oleh Head of Communication PT Bali Turtle Island Development (BTID), Zaky Hakim, pada Selasa (17/12/2024) di Denpasar.
"Itu tidak ada. Warga Desa Serangan dengan pakaian adat dapat langsung masuk tanpa kendala. Informasi itu mungkin berasal dari masa lalu, tetapi dalam tiga tahun terakhir, hal tersebut tidak terjadi," tegasnya.
Pernyataan ini menanggapi isu yang menyebutkan akses warga lokal ke kawasan KEK diperketat. Zaky menjelaskan pengawasan dilakukan karena aktivitas konstruksi yang masih berlangsung intensif, tetapi tidak ada kebijakan wajib KTP untuk persembahyangan sehari-hari.
Keamanan dan Koordinasi dalam Aktivitas Konstruksi
Zaky menambahkan, pemberitahuan sebelumnya hanya diperlukan untuk acara besar, seperti membawa rombongan atau alat musik tradisional. Hal ini bertujuan menjaga keselamatan di tengah aktivitas konstruksi dengan alat berat yang beroperasi.
"Kami berkomitmen untuk memastikan keselamatan warga yang hendak beribadah," ujarnya.
Akses Publik dan Pengembangan Kawasan
Menjawab keluhan soal akses terbatas, Zaky menjelaskan bahwa KEK Kura-Kura Bali masih dalam tahap pengembangan. Saat ini, masyarakat dapat mengunjungi area tertentu, seperti Kampus United In Diversity atau outlet kopi yang sudah beroperasi.
Pada 2025, kawasan ini akan dilengkapi marina, sekolah internasional, dan hunian mewah. "Ketika semua sudah siap, kawasan ini akan lebih terbuka untuk masyarakat dengan area tertentu tetap menjaga eksklusivitas," katanya.
Hingga akhir 2024, pembangunan kawasan telah mencapai 75 persen target investasi, menjadikan KEK Kura-Kura Bali sebagai pusat pariwisata dan investasi yang mendukung hubungan harmonis dengan masyarakat lokal. (Ray)
