UNUD Bantu Pendampingan Hukum, Jubir Rektor: Himbau Pers Beritakan Berimbang

UNUD Bantu Pendampingan Hukum, Jubir Rektor: Himbau Pers Beritakan Berimbang
Dok : Istimewa

BALISATUBERITA | JIMBARAN -  Klarifikasi yang dikirimkan Universitas Udayana melalui Juru Bicara Rektor Universitas Udayana tertanggal 15 Februari 2023, Jimbaran, mengenai Penetapan Tersangka dalam Perkara Dugaan tentang Tindak Pidana Korupsi dalam

Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Universitas Udayana yang diterima redaksi.

Disana menyebutkan, Sehubungan dengan adanya surat resmi penetapan tersangka dalam perkara dugaan tentang tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana oleh
pihak Kejaksaan Tinggi Bali tertanggal 8 Februari 2023, yang baru diterima oleh pihak Universitas
Udayana pada tanggal 14 Februari 2023, maka bersama ini dapat kami sampaikan klarifikasi
sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar ada 3 pejabat Universitas Udayana yang telah ditetapkan sebagai
tersangka dalam perkara dugaan tentang tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan
mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana. Berdasarkan pasal yang disangkakan,
maka diduga ke-3 pejabat tersebut terlibat dalam kasus gratifikasi. 

Guna menghormati dan
menjamin hak-hak dari ke-3 pejabat tersebut, maka Universitas Udayana akan memfasilitasi bantuan pendampingan hukum selama proses hukum berjalan.

2. Bahwa keberadaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dalam konteks penerimaan
mahasiswa baru jalur mandiri Universitas Udayana merupakan tindakan yang sah berdasarkan atas hukum. 

Begitu juga dalam teknis penerimaan sampai dengan pengelolaan
Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), secara tegas dapat disampaikan bahwa
Universitas Udayana sangat berhati-hati. 

Segala hal yang menyangkut teknis penerimaan sampai dengan pengelolaan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) senantiasa dikoordinasikan dengan pihak kementerian terkait.

Bahwa pembayaran yang berasal dari sumbangan pengembangan institusi seluruhnya masuk ke dalam keuangan negara dan tidak ada ke pribadi manapun yang dapat dibuktikan melalui rekening koran dan Sistem Teknologi Informasi/ digital dengan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SIAKU). 

Hal ini yang juga menjadi salah satu contoh bentuk kehati - hatian dan transparansi dari Universitas Udayana dalam konteks pengelolaan keuangan
negara.

Bahwa Universitas Udayana sangat menyayangkan adanya framing pemberitaan di beberapa media massa dan akun media sosial yang bernuansa menjatuhkan citra
Universitas Udayana. 

" Sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki hak untuk
menjaga kepentingan hukum lembaganya, maka Universitas Udayana menghimbau agar
pelaku pers dan/atau pengelola akun media sosial dapat membuat pemberitaan yang bersesuaian dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik, " sebut Putu Ayu Asty Senja Pratiwi,SS,M.Hum, Ph.D., selaku Juru Bicara Rektor Universitas Udayana. (Ray)