Harapan Seusai KTT G20 bagi Sektor Pertanian

Bali Satu Berita | Denpasar - Keberhasilan Bali dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 sangat diakui oleh dunia dari berbagai aspek. Namun, yang lebih terpenting lagi adalah pertanyaan berikutnya yaitu what next?. Sangat besar sekali harapan warga masyarakat Indonesia, khususnya di provinsi untuk dapat segera memperoleh manfaat dari hasil KTT G20 yang telah diselenggarakan tersebut, baik manfaatnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setidaknya beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) dapat diwujudkan oleh pemerintah dan berbagai stakeholder melaui berbagai kebijakan-kebijakannya yang tentunya dilandasi oleh visi Pemprov Bali yaitu nangun sat Kerthi Loka Bali. Beberapa tujuan dimaksud, di antaranya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan baik di daerah perdesaan maupun perkotaan; mengurangi dan bahkan menghilangkan kelaparan di tengah-tengah masyarakat yang disertai dengan ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Selain itu, masih terdapat beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan yang saling memiliki keterkaitan termasuk terjaminnya kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesemepatan belajar sepanjang hayat, kesetaraan gender, penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

Pemerintah pusat, provinsi dan daerah/kota agar dapat mereview beberapa kebijakan dan program pembangunannya sesuai dengan hasil-hasil kesepakatan yang telah ditetapkan selama KTT G20. Kebijakan yang berbasis pada keberlanjutan memerlukan adanya program-program lintas sektoral yang dilandasi beberapa pilar, yaitu pilar sosial yang diarahkan untuk terpenuhinya hak-hak dasar manusia; , pilar ekonomi untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pilar lingkungan agar pengelolaan sumber daya alam dan leingkungan secara berkesinambungan sebagai penyangga kehidupan dan pilar hukum dan tata Kelola guna menjamin kepastian hukum dan transparansi serta akuntabel untuk mewujudkan stabilitas keamanan.

Jika dikaitkan dengan isu krisis pangan yang tekah didengungkan oleh Presiden Jokowi, maka sudah saatnya pemerintah, khususnya Pemprov Bali mengkaji berbagai potensi sumberdaya alam, lingkungan, sumber daya manusia yang berkenaan dengan pengelolaan pertanian dalam arti luas secara terintegrasi. Pada kebijakan ini, tidak semata-semata terfokus pada produksi pangan tetap secara inklusif pengelolaan produksi pertanian agar dipadukan dan disinergikan dengan industri pertanian baik di hulu maupun di hilir. Sinergi pertanian dengan industri melalui penguatan kemitraan dapat memberikan jaminan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang dibarengi oleh peningkatan kesejahteraan para petani dan pelaku pertanian lainnya di sektor off-farm.

Secara politis, kebijakan anggaran pemerintah agar memberikan tambahan bagi pengembangan sektor pertanian termasuk pengembangan sumber daya manusia guna terbentuknya kapasitas petani yang modern, professional, Tangguh dan mandiri. Kemajuan sektor pertanian akan diharapkan menjadi pendorong dan pemicu pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan bahkan di tingkat nasional.

Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc. MMA
Rektor Dwijendra University

Ketua HKTI Bali

Ketua Perhepi Bali