DPRD Bali Setujui Raperda APBD Semesta Berencana 2023
BALISATUBERITA.COM | DENPASAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, dimana hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dalam Rapat Paripurna ke-38 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022, Selasa (22/11/2022).
Dalam rapat paripurna yang digelar tersebut, Koordinator Pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, Gede Kusuma Putra meminta Gubernur Bali untuk menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi untuk tetap mejadi perhatian bersama, mengingat perekonomian dunia termasuk regional yang belum betul betul pulih sebagai dampak pandemi global. Ia mengatakan, bahwa Desa di Bali yang menghasilkan produk-produk yang mempunyai potensi besar untuk diekspor.
"Kami mendorong Saudara Gubernur melalui OPD terkait untuk menciptakan Desa Devisa dimasa masa mendatang, guna bersinergi dengan desa-desa wisata yang sudah ada dan terus bertumbuh diseluruh pelosok wilayah Bali," katanya.
Selanjutnya, Ketua DPRD Bali Adi Wiryatama juga menambahkan, untuk menghindari bencana alam yang berulang dalam 3 sampai 4 tahun terakhir, pihaknya juga ikut mendorong sekaligus mendukung Pemerintah Provinsi untuk lebih ekstra dalam melakukan pengawasan terhadap kebereadan hutan.
"Sudah sama sama kita tahu bahwa batang kayu yang hanyut adalah akibat ulah pembalakan liar hutan," jelasnya.
DPRD Bali juga terus mendorong sekaligus mendukung segala upaya dan langkah langkah-langkah inovatif Gubernur Koster dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.
"Kami mendorong Saudara Gubernur untuk secepatnya merealisasikan kemandirian energi untuk Bali guna tercapainya Bali yang Go Clean dan Go Green," lanjutnya.
Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam bidang kesehatan Dewan mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan atensi dan menyuarakan kepada semua rumah sakit di seluruh Bali dalam proses pelayanan kepada pasien agar mengedepankan penanganan ketimbang proses administrasi. (AAR / Tim )
