Disinggung Soal LPD Jadi Pemodal Gerakan Intaran Tolak LNG, Bendesa Alit Bungkam
Bali Satu Berita | Denpasar - Munculnya desas-desus terkait gerakan sejumlah warga Desa Adat Intaran, Sanur, Denpasar, yang menolak pembangunan Terminal Khusus (Tersus) LNG di wilayah Desa Adat Sidakarya, Denpasar, terus menuai pro dan kontra di masyarakat. Seperti yang sebelumnya telah diberitakan, gerakan Intaran Tolak LNG dengan aksi demonya yang berkali-kali hingga aksi pemasangan Baliho dan Billboard yang tentu memakan biaya tidak sedikit tersebut disinyalir telah ditunggangi bahkan ada yang mengatakan dimodali oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan tak ingin melihat Bali mandiri energi dengan kedok sebagai aksi penyelamatan lingkungan.
Tak sedikit masyarakat yang mempertanyakan dari mana sumber dana gerakan Intaran Tolak LNG ini berasal? Ada pula yang menduga bahwa gerakan tersebut dimodali langsung oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Intaran. Berdasarkan hal tersebut, awak media mencoba untuk mengkofirmasi kebenarannya, dengan mewawancarai langsung Ketua LPD Adat Intaran, I Waya Mudana pada Jumat (22/7/2022) lalu, dimana dirinya membantah adanya tudingan tersebut, dirinya mengatakan Gerakan Intaran Tolak LNG tersebut murni dari hasil swadaya masyarakat di 20 banjar se Desa Adat Intaran.
"Tidak ada yang kita modali, itu murni swadaya seluruh masyarakat Desa Adat Intaran. Tidak ada pemodalnya ataupun pihak lain yang membiayai (Gerakan Intaran Tolak LNG, red) ya kalau sudah urusan LNG, ya biarkan LNG. Begitu juga LPD biarkan LPD, jadi jangan dicampur adukan dan kami berharap ini bisa dimengerti," tegas Wayan Mudana pada Jumat (22/7/2022).
Lebih lanjut, tidak sedikit juga masyarakat Bali yang menilai bahwa demo tolak LNG diduga hanya sebagai kedok penyelamatan lingkungan. Alasannya, karena sangat jelas Gubernur Bali, Wayan Koster sebelumnya secara langsung menanggapi aspirasi masyarakat, sehingga mengarahkan PT. DEB (Dewata Energi Bersih) membangun terminal penyimpanan LNG tidak lagi di areal mangrove.
"Tolong jangan biarkan pihak-pihak yg ingin Bali hancur dengan provokasi masyarakat menjelang G20. Pak Gubernur dan Pak Wali harus segera duduk ngopi bareng cari titik temu untuk suksesnya Nangun Sat Kerthi Loka Bali salah satunya dengan kemandirian energi Bali. Jangan bersilang statement dimedia. Sekarang ini tahun politik," ungkap salah satu masyarakat Bali yang enggan disebutkan namanya.
Sementara itu, saat awak media mencoba mengkonfirmasi Bendesa Adata Intaran, Gusti Alit Kencana, terkait kekisruhan yang terjadi melalui pesan singkat (WA) pada Minggu (7/8/2022) beliau nampak bungkam dan enggan berkomentar banyak kepada pertanyaan awak media, yang berusaha mengkonfirmasinya "Mohon konfirmasinya jik, agar tidak bias pemberitaan kami. Karna dugaan ini sudah ramai sekali dibicarakan dimasyarakat," tanya awak media melalui WA kepada Bendesa Alit Kencana.
Hingga berita ini dipublikasikan, Bendesa Adat Intaran, Gusti Alit Kencana tampak bungkam dan enggan memberikan keterangan kepada awak media dan terkesan tak acuh terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media kepada dirinya tersebut. (BSB)
