Pertama Kali Diadakan di Asia, KKP Gelar MSP Forum Ke 6 Di Bali
BADUNG, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC) dan the Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE) menggelar “Marine Spatial (MSP) Forum” ke-6 di Bali. Gelaran tahun ini menjadi kali pertama penyelenggaraan MSP Forum di negara Asia, setelah sebelumnya selalu dilaksanakan di Benua Eropa.
Forum Perencanaan Ruang Laut internasional ini dilaksanakan mulai tanggal 8 - 11 Oktober 2024 di Merusaka Hotel, Nusa Dua, Bali. Pertemuan ini menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi para pemangku kepentingan terkait pengalaman dalam perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan di berbagai negara.
Sebagai informasi, Marine Spatial Planning (MSP) Forum merupakan forum internasional yang menjadi wadah berkumpulnya para praktisi dalam membahas pengelolaan ruang laut yang diselenggarakan secara konsisten sejak tahun 2018. Pelaksanaan MSP Forum sebelumnya dilaksanakan di Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, dan Barcelona.
“Kita patut berbangga bahwa Indonesia menjadi tempat pertama terselenggaranya forum ini di luar Eropa, KKP mewakili Indonesia akan berbagi informasi dan pengalaman pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan dengan Ekonomi Biru,” ungkap Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo saat memberi sambutan di forum MSP.
MSP Forum ini diikuti oleh 115 peserta dari 51 negara dari yang terdiri dari berbagai unsur dan berasal dari berbagai benua, mulai dari 38 lembaga pemerintah, 22 organisasi Internasional, LSM, perguruan tinggi hingga pelaku usaha sektor swasta.
International MSP Forum di inisiasi oleh IOC-UNESCO dan The Directorate- General for Maritime Affairs and Fisheries (DG MARE) Europe Union (EU). International MSP Forum pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018 di Brussel, Belgia yang diikuti oleh 38 Negara, International MSP Forum kedua (Maret, 2019) dilaksanakan di Perancis yang diikuti oleh 25 Negara, International MSP Forum ke-tiga (Mei, 2019) dilaksanakan di Spanyol yang diikuti oleh 32 Negara, International MSP Forum ke-empat (November, 2019) dilaksanakan di Latvia yang diikuti oleh 44 Negara dan International MSP Forum ke-lima (November, 2022) dilaksanakan di Spanyol yang diikuti oleh 43 Negara.
Melalui pertemuan ini, para praktisi diharapkan akan berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi untuk penguatan perencanaan ruang laut yang terkait 3 pilar tematik p<span;>eta jalan MSP yang diperbarui, yakni perlindungan dan pemulihan laut, perubahan iklim, dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Tema yang diusung tahun ini sejalan dengan upaya yang dilakukan KKP dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan penerapan perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia. Tidak hanya mengeluarkan regulasi, perencanaan tata ruang laut yang baik di Indonesia juga didukung dengan hadirnya neraca sumber daya laut.
“Pertemuan ini juga akan menjadi ajang berbagi informasi pengalaman terkait implementasi MSP di level global, seperti implementasi Ocean Big Data dan Ocean Accounting,” ujar Victor.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam sambutannya menyatakan Indonesia telah berperan aktif dengan mendepositkan hasil capaian perencanaan ruang laut Indonesia pada tahun 2020, aktif mengikuti pembahasan Roadmap MSP Global, dan aktif terlibat dalam proses penyusunan MSP Global International Guide on Marine/Maritime Spatial Planning melalui serangkaian lokakarya nasional tentang implementasi MSP bersama dengan Jerman, Finlandia, Tiongkok, Belanda, dan Mozambik untuk berbagi praktik nasional dan lesson learned lainnya.
"Dalam empat tahun terakhir ini kita mulai melihat dan konsen terhadap perlindungan kelautan. Suatu wilayah laut yang beresiko terhadap ekologinya harus diatur dengan baik, mana yang boleh mana yang tidak.
Karena laut adalah kehidupan, tanpa laut yang sehat tidak bisa kita hidup dengan layak," ujar Sakti Wahyu Trenggono
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal kembali mengatur beberapa wilayah konservasi bawah laut di Indonesia agar tidak dijamah atau dilintasi kapal. Hal ini menyusul penetapan Pulau Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) oleh International Maritime Organization (IMO).
Selama ini IMO telah mengeluarkan pemetaan soal bagian wilayah konservasi mana yang bisa dilewati kapal atau tidak. Untuk kapal penangkapan ikan menggunakan vessel monitoring system (VMS), sedangkan kapal logistik hingga kapal pesiar menggunakan Automatic Identification System (AIS).
"Ini yang menjadi penting. Kalau sudah di plot, masuk di dalam satu radarnya (kapal) mereka, kapal itu ketika melihat (kawasan PSSA) dia langsung bunyi, artinya tidak boleh," jelas Menteri KKP.
Pemerintah Indonesia berencana pada tahun 2045, sebanyak 30 persen ruang laut Indonesia dapat dijadikan kawasan konservasi. Adapun target titik banyak berada di Indonesia Timur, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa khususnya di selatan Jawa.
"Kami targetnya akan menjadi 29,7 juta hektar seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia pada umumnya kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik," pungkasnya.
Dalam acara yang dilaksanakan hingga 11 Oktober ini akan dibahas berbagai topik terkait perencanaan tata ruang laut, seperti integrasi lintas sektor dalam perencanaan tata ruang laut, mulai dari penerapan pendekatan berbasis ekosistem, hingga keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan tata ruang laut. (E'Brv)
