Lihadnyana Siap Di Kritik Dengan Kebijakan Yang Tidak Populer, diskusi akhir Tahun bersama KJB
BALI SATU BERITA | BULELENG - Pemkab Buleleng di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati (PJ) Ketut Lihadnyana berencana akan membuat program “Podium Buleleng Bebas Bicara” sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat. Program ini akan memanfaatkan area Taman Kota Singaraja saat acara Car Free Day setiap hari Minggu.
Hal itu dilontarkan saat PJ Bupati Lihadnyana menjadi narasumber pada Diskusi Akhir Tahun yang diselenggarakan Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) pada Rabu (21/12) di Gedung Mr. Gusti Ketut Pudja. Diskusi yang mengambil tema “Jele Melah Buleleng Dipimpin Penjabat Bupati” memang mengupas tentang kepemimpinan Penjabat selama dua tahun mendatang sejak dilantik 27 Agustus 2022 oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Lihadnyana yang saat ini juga menjabat Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini tak menampik jika dirinya tidak anti terhadap kritik yang sifatnya membangun. Untuk itu, sebagai bentuk keterbukaan pihaknya pun tidak ragu merancang Podium Buleleng Bebas Bicara.
“Saya menginginkan Buleleng membutuhkan keterbukaan informasi public. Setiap minggu di Car Free Day, masyatakat bisa melakukan kritik terhadap pemerintah. Ini disampaikan Podium Buleleng Bebas Bicara.
"PU apa sih perencanannya? Dinsos apa sih? Ada keluhan ga anak-anak sekolah kita, dan ini ditanganani secepatnya. Tentunya saya mohon maaf tidak bisa memenuhi semua keinginan masyarakat Buleleng,” kata Lihadnyana.
Pria asal Desa Kekeran, Kecamatan Busungbiu ini menyebutkan, selain siap dikritik, pihaknya menyebut saat dilantik menjadi PJ Bupati Buleleng, dirinya siap untuk mengambil kebijakan yang tidak populer.
Pada saat dirinya dilantik, ada tiga pilihan yang diberikan. Jalan menajak, datar dan menurun. Kalau memilih jalan datar sebutnya, maka sudah pasti hanya mendapatkan kenyamanan. Tetapi kalau jalan menurun, maka Buleleng sudah pasti tidak akan sampai di puncak.
“Saya memilih jalan mendaki, sudah pasti Buleleng akan capai di puncak, dan siap dengan kebijakan tidak populer,” akunya disambut tepuk tangan.
Kebijakan yang tidak populer itu diakuinya seperti memangkas bansos hingga tidak menerima kembali pegawai kontrak. Sebab dianggap menjadi beban APBD yang membuat ruang fiskal dalam pembangunan di Buleleng kian sempit.
“Semisal, kalau ada pembangunan yang didanai dari hibah, semestinya cukup dengan nilai Rp 300 juta, tetapi malah diberikan hibah Rp 1 miliar. Tentu sama saja saya menjerumuskan. Maka dari itu, anggaran harus dikelola secara realistis,” sebutnya.
Dihadapan undangan, mantan Kadis PMD Provinsi Bali ini juga memaparkan capaian kinerjanya selama kurang lebih 4 bulan memimpin Bumi Panji Sakti.
"Seperti dalam penuntasan kisruh KIS PBI yang pendataannya carut marut, menekan laju inflasi, meningkatkan bonus atlet yang berlaga di Proprov Bali, merancang mall pelayanan publik, dan memfasilitasi UMKM secara gratis, hingga mendapatkan anggaran kinerja dari Kemenkeu sebesar Rp 11,4 miliar.
Sebagai birokrat ulung, Lihadnyana juga sempat merasa miris saat masuk ke Buleleng. Sebab, banyak keluhan dari perangkat desa yang gajinya baru bisa dibayarkan saat menjelang bulan Maret atau April.
“Kok bisa perbekel dapat gaji di Bulan Maret bahkan April. Kenapa PNS dapat gaji di Januari dan perbekel di Maret? Saya janji mulai tahun 2023 mendatang perbekel akan digaji sejak januari, itu komitmen saya,” paparnya.
Sementara itu, Akademisi Undiknas Dr. Nyoman Subanda menyebut, pihaknya sempat melaksanakan survey terkait kinerja PJ Bupati Lihadnyana dengan sampling dari pegawai di lingkup SKPD Buleleng hingga wartawan, dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang valid dan terukur.
Hasilnya, erat dengan apa yang menjadi ciri khas dari Lihadnyana yaitu pure birokrat tulen. “Rinci, terukur dan detail. Sheingga hal-hal kecil yang diabaikan, namun pejabat ini detail, terukur. Strong manajemen, karena selain ada ketegasan, koreksi dan eksekusi langsung di lapangan ketika ada rapat dan lainnya,” katanya.
Di sisi lain, dari hasil survey ada pula yang meragukan konsentrasi Lihadnyana dalam membangun Buleleng. Terlebih dirinya masih menjabat Kepala BKPSDM Provinsi Bali. “Sehingga kemungkinan tidak fokus. Lalu bagaimana komunikasinya? Dari hasil survey juga lancar. Ketika ada kegiatan yang harus dijabarkan di buleleng, maka sudah diimplementasikan dengan baik oleh bupati sekarang,” paparnya.
Sementara itu, seperti tradisi sebelumnya, diskusi akhir tahun kali ini juga menganugerahkan KJB Award bagi insan yang terbuka terhadap Pers. Tahun ini KJB Award diraih oleh Agung Jayalantara selaku mantan Kasi Intel dan Humas Kajari Buleleng. Agung Jayalantara yang kini bertugas di sebagai Kasi Sosial Budaya Kemasyarakatan Kejati Bali dinilai sangat responsive terhadap pers.
“Agung Jayalantara ini sangat terbuka terhadap awak media. Dia selalu berkenan memberikan keterangan terkait kinerja Kejari Buleleng dalam menegakkan hukum,” kata Presiden KJB Ketut Wiratmaja saat memberikan kenang-kenangan di akhir acara kepada Agung Jayalantara. (Mga)
