KPK Geledah Bank Indonesia atas Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR

KPK Geledah Bank Indonesia atas Dugaan Penyalahgunaan Dana CSR
Gubernur Bank Sentral Indonesia Perry Warjiyo di Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta, 19 Januari 2023. ( dok : Istimewa )

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/12) menggeledah kantor pusat Bank Indonesia (BI) di Jakarta terkait penyelidikan dugaan penyalahgunaan program Corporate Social Responsibility (CSR), menurut pernyataan KPK dan BI.

Jakarta,Balisatuberita- Kantor Gubernur BI Perry Warjiyo termasuk salah satu yang digeledah. Para penyidik menyita dokumen dan perangkat elektronik terkait program tersebut, kata Wakil Kepala Penyidik KPK Rudi Setiawan kepada wartawan, Selasa (18/12).

KPK menduga dana CSR dari BI telah disalurkan ke beberapa yayasan secara tidak semestinya, tambah Rudi. “Kami sudah menetapkan dua orang tersangka yang kami duga menerima dana dari CSR BI,” kata Rudi. Ia menolak menyebut nama tersangka maupun jumlah dananya, tapi mengatakan bahwa aliran dana tersebut “cukup besar”. Para penyidik akan memeriksa semua pejabat BI yang terkait dengan penyelidikan tersebut, lanjutnya.

BI mengatakan pihaknya menghormati proses investigasi dan akan bekerja sama dengan KPK.

September lalu, KPK mengumumkan mereka tengah menyelidiki program CSR yang dikelola regulator keuangan pada 2023, termasuk BI, atas dugaan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi, menurut laporan media lokal.           Pada bulan yang sama, Perry Warjiyo mengatakan BI telah bekerja sama dengan penyelidikan tersebut, tetapi ia membela tata kelola dana CSR BI. “Kami pastikan bahwa CSR atau PSBI (program sosial BI) itu mempunyai tata kelola ketentuan yang kuat dan proses pengambilan keputusan yang berjenjang,” jelas Perry dalam konferensi pers saat itu.

BI biasanya menyumbangkan dana CSR mereka untuk yayasan pendidikan, pemberdayaan sosial, atau keagamaan.

Perry menambahkan, penerima manfaat dipilih berdasarkan survei dan wajib memenuhi serangkaian persyaratan, dan bahwa Dewan Gubernur BI yang memutuskan berapa besar donasi tersebut.

BI mengalokasikan Rp1,6 triliun rupiah pada tahun 2023 untuk program-program sosial dan proyek-proyek yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta langkah-langkah stabilisasi harga, menurut dokumen anggaran BI yang disampaikan ke DPR. Akan tetapi, tidak ada rincian spesifik mengenai penggunaan dana tersebut.

Penggeledahan itu dilakukan sehari sebelum BI memulai rapat kebijakan selama dua hari pada Selasa (17/12), dengan keputusan yang akan diumumkan pada Rabu (18/12). BI diperkirakan akan mempertahankan suku bungan acuan tetap, menurut sebagian besar ekonom dalam jajak pendapat yang digelar kantor berita Reuters. 

(TIM)