Kasus Bir Hitam Kadaluarsa, Kuasa Hukum Terdakwa Ingin Pihak Penjual Ditangkap
MATARAM - Perusahaan asal Bali dengan inisial PT. EDM diduga mengedarkan minuman beralkohol jenis bir hitam yang sudah kadaluarsa di Lombok.
Ada dugaan modus yang digunakan perusahaan ini adalah dengan melakukan bujuk rayu pihak ketiga untuk membeli dengan iming-iming beli satu dus gratis empat dus dengan keuntungan berlipat-lipat. Hal itu terungkap dikarenakan keterangan yang diperoleh dari tersangka seperti yang diungkap oleh kuasa hukum tersangka, Sabtu (06/04/2024).
Ia menceritakan bahwa Ilham (tersangka) yang mengedarkan produk bir hitam yang sudah kadaluarsa mendapatkan bujuk rayu dari PT EDM dengan menawarkan produknya dengan iming - iming keuntungan yang lebih.
" Klien kami yang dijadikan agen oleh perusahaan itu dengan skema menarik yakni membeli 1 dus gratis 4 dus, dengan iming - iming keuntungan yang berlipat ganda "
" Seperti ibarat beli motor gratis mobil yang seharusnya produk tersebut seharusnya dimusnahkan bukan diedarkan, " terang Sagitarius selaku kuasa hukum tersangka.
Menurut keterangan kliennya, ada bujuk rayu dan iming-iming yang ditawarkan melalui telepon oleh pihak oknum PT Esham Dima Mandiri kepada Ilham. Bahwa Ilham akan mendapatkan keuntungan lebih banyak yang berlipat-lipat ganda.
" Dengan itu klien kami tertarik atas penawaran yang menggiurkan itu dengan mengorder barang tersebut, " tambahnya.
Pembelian pertama dilakukan kliennya pada 6 November2023, klien kami mengorder 100 dus gratis 200 dus, total 300 dus. Kedua, 28 November 2023, klien kami mengorder 50 dus gratis 150 dus jadi 200 dus yang diterima. Ketiga, 22 Desember 2023, klien kami mengorder 100 dus gratis 300 dus. Keempat 31 Januari 2024, klien kami mengorder 22 dus gratis 66 dus, total 88 dus. Semua orderan itu dilakukan pembayaran ke rekening perusahaan tersebut.
"Sedangkan klien kami tidak punya hubungan hukum. Kenapa demikian? Karena klien kami tidak punya surat penunjukan untuk menjual minuman oleh PT EDM dan tidak punya surat kerjasama berupa perizinan. Namun kenapa diberikan untuk diedar produk kadaluarsa tersebut oleh PT EDM "
"Apakah tindakan pelaku usaha PT EDM yang mengedarkan produk kadaluarsa tersebut dapat dibenarkan secara hukum," tanya Sagitarius.
Lanjut, diceritakan kliennya digerebek pada 29 Februari 2024 oleh Polda NTB. Sedangkan pelaku usaha dari PT. EDM yang mengedar produk kadaluarsa belum diamankan oleh Polda NTB.
Bahwa sudah jelas tindakan tersebut telah di duga melanggar undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 204 ayat 1 bahwa barang siapa yang menjual, mengedarkan menyerahkan, menawarkan atau membagi-bagikan yang diketahui sifatnya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahuinya maka di ancam pidana 15 tahun dan di ancam perizinannya dicabut.
" Di sini sudah jelas unsur pidana untuk pelaku usaha dari PT Esham Dima Mandiri," paparnya.
Atas peristiwa hukum tersebut, dikatakannya sudah dibikinkan laporan pengaduan di Polda NTB pada tanggal 21 Maret 2024.
" Kami menunggu kelanjutan pengaduan laporan kami untuk segera di tindak lanjuti oleh Kepolisian Polda NTB "
Dirinya mengatakan bahwa mempercayai kinerja dari Kapolda NTB, Irjen Polisi Umar Faruq yang akan juga tegak lurus memberantas dan mengamankan pelaku usaha yang mengedarkan produk kadaluarsa.
Hal itu seirama dengan pernyataan Kapolda NTB pada tanggal 20 Maret 2024, untuk cipta kondisi di bulan ramadhan, mencegah penyakit masyarakat. Dengan tidak menyebarluaskan produk yang telah kadaluarsa kepada masyarakat Indonesia.
" Kami ingin Kapolda NTB menindaklanjuti secara profesional mengenai hal ini, usut tuntas, tidak tebang pilih, dorong transparansi hukum dan jangan biarkan mafia pelaku usaha menjadi liar dan tidak bertanggung jawab "
" Seperti yang disampaikan secara tegas oleh Presiden Jokowi dan Kapolri, jangan ada lagi hukum tumpul ke atas tajam ke bawah," tandas Sagitarius. (Ich)
