Perlu adanya Dukungan Berbagai Pihak Dalam Implementasi Ekonomi Kerthi Bali

Denpasar - Selama Pandemi COVID-19 perekonomian Bali mengalami kontraksi yang terdalam dan pulih paling lambat dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Perekonomian Bali yang didominasi oleh sektor pariwisata menyebabkan sangat rentan terhadap guncangan kondisi global maupun domestik. 

Dalam kesempatannya, saat dihubungi langsung oleh Jurnalis pada Jumat (6/5/2022) kemarin, salah satu Kelompok Ahli (Pokli) Gubernur Bali bidang Ekonomi, I Gede Made Sadguna mengatakan bahwa keterpurukan ekonomi Bali akibat kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan aktivitas perekonomian melemah selama masa Pandemi COVID-19 dan sulit untuk bangkit karena struktur perekonomian Bali yang kurang tangguh, sehingga memerlukan intervensi pemerintah segera untuk menata kembali perekonomian Bali melalui transformasi ekonomi. 

"Untuk itu, ekonomi Bali memerlukan dua tahap intervensi, yaitu Tahap Pemulihan Ekonomi dan Tahap Transformasi Ekonomi, melalui strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah dan panjang," paparnya. 

Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Bali bersama-sama harus melakukan upaya pemulihan ekonomi sekaligus transformasi ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 telah memberikan momentum untuk melakukan evaluasi serta memperbaiki, memperkuat dan mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Bali yang berlandaskan filosofi Alam, Krama dan Budaya Bali. Langkah pemulihan ekonomi bersifat jangka pendek dan harus segera dilakukan terutama untuk mengembalikan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan mengembalikan kesejahteraan masyarakat Bali. 

Sementara itu, transformasi ekonomi bersifat jangka menengah dan panjang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya berbasis kearifan lokal, yang menekankan keharmonisan alam, krama dan budaya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dengan demikian, ekonomi Bali akan tumbuh lebih tangguh (berdikari, bernilai tambah tinggi, berdaya saing dan berdaya tahan) terhadap guncangan. 

Transformasi ekonomi tersebut sekaligus membangun ekonomi Bali menjadi lebih hijau dan berkelanjutan. Upaya pemulihan dan transformasi ekonomi Bali berlandaskan kepada Visi Indonesia 2045, dan RPJMD 2018 – 2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sat Kerthi dan semangat ajaran Hindu Tri Hita Karana. 

Visi tersebut memiliki arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala menuju kehidupan krama dan bumi Bali melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. 

"Visi bisa dicapai melalui pelaksanaan 22 misi pembangunan Provinsi Bali. Adanya pemulihan dan transformasi ekonomi Provinsi Bali kami harapkan dapat memulihkan ekonomi Bali sekaligus secara bertahap mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Bali akibat pembangunan di masa lalu. Kedepan pembangunan harus terus ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan dan bahagia Bali, namun tidak merusak alam Bali, krama Bali, dan budaya Bali. Yang pada akhirnya, Provinsi Bali dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia 2045," jelasnya. 

I Gede Made Sadguna juga memaparkan, dalam perspektif waktu jangka pendek, pemulihan kegiatan pariwisata tetap menjadi kunci bagi pemulihan perekonomian. Strategi utama untuk pemulihan sektor pariwisata Bali adalah dengan memulihkan citra Bali sebagai tujuan wisata yang kondusif dan aman dari pandemi COVID-19. Hal tersebut menunjukan bahwa Bali mampu mengendalikan penyebaran virus COVID-19 dan menerapkan protokol kesehatan dengan baik. 

Selanjutnya, dari sisi penawaran intervensi pemerintah diperlukan untuk memperkuat daya tahan pelaku usaha wisata dan sektor lain seperti UMKM yang terkait dengan usaha wisata. Sehingga saat pariwisata mulai bergerak kembali, usaha wisata dan sektor terkait lainnya bisa segera dengan cepat merespon perkembangan kegiatan pariwisata. 

Keputusan Pemerintah untuk membuka penerbangan intenasional ke Bandara Ngurah Rai dari negara-negara tertentu mulai pada tanggal 14 Oktober lalu, sudah menimbulkan optimisme terhadap segera bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali. Dimana Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi menurunnya jumlah pasien positif COVID-19 baru di Bali, pada tingkatan angka relatif rendah dan tercapainya Herd Immunity dimana vaksinasi dosis dua sudah mencapai di atas 80% penduduk. Berdasarkan proyeksi optimis, kedatangan wisman ke Bali akan kembali kepada tingkat sebelum pandemi COVID-19 (2019) pada tahun 2024. 

Selanjutnya, agar kedatangan wisatawan dalam dan luar negeri dapat berkelanjutan, maka upaya pengendalian pandemi COVID-19 utamanya penegakan Prokes, pelaksanaan vaksin, serta kesiapan untuk mengatasi hal tersebut (ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan, dan obat-obatan) harus tetap ditingkatkan. 

"Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak dan kolaborasi yang efektif untuk merealisasikannya. Impact terbesar bisa terjadi ketika semua unsur Pentahelix ini bisa bersinergi secara positif untuk mewujudkannya," tutup Gede Made Sadguna.